Panwaslu Surabaya Rekomendasikan Pencoblosan Ulang di TPS 49

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Panitia Pengawas Pemilu (Panwslu) Kota Surabaya merekomendasikan coblos ulang Pilgub Jatim di TPS 49 Kelurahan Manukan Kulon, karena ada dua pemilih yang melakukan coblos ganda di TPS yang berbeda.

“Kemarin (28/6), kami sudah mengirim surat rekomendasikan ke KPU Surabaya agar melakukan coblos ulang. Sesuai rencana PSU (pemungutan suara ulang) ulang akan dilaksanakan pada Ahad (1/7),” kata Ketua Panwaslu Surabaya Hadi Margo di Surabaya, Jumat (29/6).

Menurut dia, dua pemilih yang melakukan coblos ganda di TPS 49 Manukan Kulon dan TPS 09 Manukan Wetan merupakan pasangan suami istri (pasutri) yang sudah berusia lanjut. Pasutri tersebut diketahui tidak bisa baca tulis dan kadang-kadang mulai hilang ingatan atau pikun.

Pasutri bernama Kudori (suami) dan Sulichah (istri) itu kontrak rumah di Manukan Kulon dan mencoblos di TPS 49 terdekat dengan menggunakan formulir C6 (surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih) milik tuan rumah.

Setelah itu, lanjut dia, pasutri tersebut juga mencoblos di tempat lain yakni di TPS 09 Manukan Wetan. “Kalau yang di TPS 09, nama pasutri itu memang sudah terdaftar,” kata Hadi Margo.

Kejadian tersebut baru diketahui pada saat tuan rumah yang merasa tidak mendapat C6 datang ke TPS 49 dengan menggunakan KTP elektronik untuk menggunakan haknya.

“Baru di situ ketahuan, hak pilih tuan rumah dipakai orang lain,” kata Hadi Margo.

Berdasarkan hasil temuan dan kajian Panwaslu, lanjut dia, maka perbuatan pasutri menggunakan hak pilih di TPS 49 yang mana bukan TPS pemilih terdaftar jelas melanggar pasal 29 ayat 1 huruf a UU 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.

Berdasarkan hal itu, Panwaslu Surabaya berkoordinasi dengan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) merekomendasikan KPU Surabaya melakukan pemungutan suara ulang di TPS 49 dengan mempertimbangkan jadwal rekapitulasi hasil penghitungan tingkat kabupaten/kota dalam Pilkada Jatim.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga merekomendasikan penggantian Kelompok Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 49 yang akan bertugas melaksanakan pemungutan suara ulang.

Panwaslu sendiri, lanjut dia, sudah melakukan pemeriksaan terhadap pasutri tersebut. Selain itu, persoalan tersebut sudah dibawa ke Gakkumdu untuk penanganan selanjutnya.

“Sesuai aturan bisa dikatakan masuk pidana. Saat ini statusnya masih proses klarifikasi belum diuputus. Tapi kami berharap persoalannya sampai di coblos ulang mengingat kondisi pasutri tersebut,” katanya.  (Ant/Su02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Islam Simbolik dan Islam Substantif: Problema Nilai Islamisitas dalam Politik Indonesia

Bagi saya, Habib Rizieq Shihab masih kurang radikal karena ia tidak memiliki ide original tentang negara nomokrasi Islam, yang menurut Thahir Azhary (1995) sebagai negara ideal atau negara siyasah diniyah dalam konsepsi Ibnu Khaldun (1849). Pengetahuannya tentang Kartosoewirjo yang pernah mendirikan Negara Islam Indonesia di Jawa Barat tahun 1949 juga sangat minim sehingga jika dipetakan, ia hanyalah tokoh pinggiran dalam proses revolusi Islam yang kini sedang berproses di Indonesia.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.