Mulai 24 Maret, Peserta Pemilu Sudah Diperbolehkan Memasang Iklan

BATAM, SERUJI.CO.ID – Partai politik, calon anggota legislatif, calon senator dan pasangan calon presiden serta wakil presiden diperbolehkan beriklan di media massa selama 21 hari sejak 24 Maret hingga 13 April 2019.

“Metode kampanye memalui media baru bisa dilakukan mulai 24 Maret 2019,” kata anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Idris dalam sosialisasi kepada media di Batam, dikutip dari Antara, Senin (18/3).

Ia mengatakan Komisi Pemilihan Umum telah memberikan aturan mengenai pemasangan iklan kampanye di media massa. KPU membagi media massa menjadi empat kategori, cetak, radio, televisi dan media dalam jaringan.

KPU Akan Fasilitsi Pemasangan Iklan di Media Bagi Peserta Pemilu

Pemilih Pemilu (ilustrasi)


Menurut Idris, berdasarkan aturan, KPU akan memfasilitasi iklan di media massa. Namun, selain itu, peserta Pemilu juga diperbolehkan memasang pariwara secara mandiri.

“Iklan kampanye di televisi, radio, cetak dan daring, jenis dan jumlahnya diatur. Iklan difasilitasi KPU,” jelasnya.

Untuk cetak, iklan kampanye maksimum berukuran 160 mmk x 450 mmk atau 1 halaman yang dibagi dua, untuk pasangan capres nomor urur 01 dan 02.

Kemudian untuk radio, iklan yang difasilitasi maksimum 3 kali, dengan durasi paling lama 60 detik. Sedangkan untuk TV, 3 spot dengan panjang paling lama 30 detik.

“Ada juga iklan yang tidak difasllilitasi, mandiri. Peserta pemilu Juga bisa menggunakan iklan secara mandiri,” katanya.

Selain Difasilitasi KPU, Peserta Pemilu Juga Dapat Beriklan Mandiri

Nomor Urut Parpol
Nomor urut parpol peserta Pemilu 2019.

Untuk TV dan radio, iklan mandiri bisa dipasang 10 kali di satu media dengan durasi masing-masing maksimum 30 detik dan 60 detik.

Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kepri, Suhermita mengingatkan, iklan kampanye paling banyak ditampilkan 10 kali dalam sehari.

“Jadi misalkan satu televisi sudah mendapatkan 3 spot yang difasilitasi KPU, maka peserta pemilu hanya diperbolehkan memasang 7 spot di media sama,” kata dia.

Namun, bila peserta Pemilu ingin memasang pariwisara di televisi lain yang tidak difasilitasi KPU, maka diperbolehkan mencapai 10 spot.

Perempuan yang pernah menjadi jurnalis televisi itu mengatakan, praktisi media penyiaran sudah diperbolehkan menggarap pembuatan pariwsara sejak dini, agar bisa ditayangkan sesuai dengan waktuya yaitu mulai 24 Maret 2019.

“Karena pembuatan iklan membutuhkan waktu produksi yang tidak sedikit,” kata Mita.

Editor:Hrn
Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Nikmat Allah Jangan Dustakan

Kenapa anak itu bahagia? Karena dia tahu berterimakasih dan menghargai hadiah yang didapatnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

Wow, Utang Pemerintah Kembali Naik Capai Rp4.570 Triliun, Beginilah Posturnya

Jika dibandingkan dengan posisi utang pemerintah pada akhir Desember 2018 yang berjumlah Rp3.995,25 triliun, utang pemerintah pusat ini mengalami kenaikan sebesar 14,39% atau sebesar Rp574,92 triliun.

Tetap Bolehkan Berswafoto, Begini Klarifikasi Garuda Soal Edaran Larangan Berfoto di Pesawat

Dalam klarifikasi tersebut juga disampaikan bahwa penumpang tetap dapat melakukan pengambilan gambar untuk kepentingan pribadi. "Misalnya melakukan swaphoto selama tidak mengganggu kenyamanan atau merugikan penumpang lain," jelas Rosan.

Klarifikasi Larangan Berfoto Dalam Pesawat, Garuda: Itu Edaran Internal Belum Final

Perusahaan penerbangan nasional, Garuda Indonesia mengklarifikasi beredarnya surat larangan mengambil foto di dalam kabin pesawat selama penerbangan di seluruh pesawat Garuda, yang suratnya sempat viral di media sosial.

Inilah Sebab Prabowo Digugat Mulan Jameela dan Belasan Kader Gerindra

Baru saja kalah dalam gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), dan ditolak permohonannya dalam penetapan hasil Pilpres di Mahkamah Agung (MA), kali ini Calon Presiden yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto harus menghadapi gugatan dari belasan calon anggota legislatif (Caleg) yang juga kader Partainya sendiri.

MUI Kecam Iklan Lowongan Kerja Yang Mensyaratkan Melepas Hijab Saat Bekerja

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengecam perusahaan yang mengiklankan lowongan kerja dengan mensyaratkan harus bersedia melepas jilbab selama bekerja.

Minta Pahami Visi-Misi Presiden Jokowi, Mendagri: ASN Harus Tegak Lurus dan Loyal

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo meminta setiap aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pusat sampai dengan daerah memahami visi-misi presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pemilu 2019.

Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Prabowo: Kami Siap Membantu Jika Diperlukan

Prabowo juga menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintahan Jokowi bila diperlukan untuk kepentingan rakyat. “Menjadi Presiden itu mengabdi. Masalah yang dihapi besar, kami siap membantu kalau diperlukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.

Jokowi-Prabowo Bertemu, Berakhirlah Era Cebong-Kampret

Akhirnya Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jokowi bertemu dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan bersejarah itu terjadi di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (13/7) pukul 10.00 WIB.

Tenggat Waktu Habis, Satgas Bentukan Kapolri Gagal Ungkap Kasus Novel Baswedan

Satuan Tugas (Satgas) untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan yang dibentuk Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian, dinilai gagal menjalankan tugasnya hingga batas waktu yang ditentukan, yakni 6 bulan setelah dilantik.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Inilah Sebab Prabowo Digugat Mulan Jameela dan Belasan Kader Gerindra

Baru saja kalah dalam gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), dan ditolak permohonannya dalam penetapan hasil Pilpres di Mahkamah Agung (MA), kali ini Calon Presiden yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto harus menghadapi gugatan dari belasan calon anggota legislatif (Caleg) yang juga kader Partainya sendiri.

MUI Kecam Iklan Lowongan Kerja Yang Mensyaratkan Melepas Hijab Saat Bekerja

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengecam perusahaan yang mengiklankan lowongan kerja dengan mensyaratkan harus bersedia melepas jilbab selama bekerja.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi