Pengamat Sebut LHKPN Bisa Menyusul, Ini Alasannya

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) adalah syarat mutlak untuk menjadi calon kepala daerah, saat mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bahkan setiap tahunnya, LHKPN wajib dilaporkan ke KPK.

Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Suko Widodo, saat ditemui SERUJI, Sabtu (13/1), mengatakan, LHKPN bisa menyusul, sebab calon yang melaporkan harta kekayaannya tidak bisa langsung memperoleh tanda terima dari KPK.

“KPK tentu akan melakukan proses verifikasi. Seperti contohnya kalau membuat surat di kantor polisi, pasti ada prosesnya, tidak bisa langsung, paling lama dua minggu,” jelas Suko.

“Tapi KPU memberi syarat untuk membuat Surat Pernyataan bahwa laporan kekayaannya menyusul karena masih diproses,” imbuhnya.

Suko Widodo yakin, syarat calon kepala daerah di Jatim yang LHKPN nya belum ada dan menyusul, mereka tetap lolos untuk maju sebagai Cagub-Cawagub Jatim.

“Saya yakin, kedua paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim tetap lolos, karena KPU pastinya sudah melakukan penghitungan data persyaratan calon. Soal LHKPN, KPU Jatim memberikan peluang waktu untuk memperbaiki administrasinya,” pungkasnya. (Devan/SU05)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER