Ini Langkah PAN Soal Pilgub Jatim

SURABAYA – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Jawa Timur, Achmad Rubaie menyatakan partainya tidak akan membuka pendaftaran calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Pilgub Jatim 2018.

Menurut dia, mekanisme partainya tidak mengharuskan membuka proses penjaringan melalui pendaftaran cagub/cawagub seperti sejumlah partai politik lainnya.

“PAN tidak akan membuka pendaftaran, tapi nanti PAN yang akan melamar kandidat untuk diusung sebagai bentuk penghormatan kepada yang bersangkutan,” kata Rubaie, ketika dikonfirmasi SERUJI di Surabaya, Selasa (29/8).

Rubaie menegaskan bahwa partainya saat ini terus memantau siapa kandidat yang paling diinginkan masyarakat untuk memimpin Jatim. Saat ini, ada dua nama cagub yang muncul di publik, yakni Saifullah Yusuf dan Khofifah Indar Parawansa.

“Kami memilih untuk menunggu dan memantau sembari menimbang siapa calon yang benar-benar serius maju, dan diinginkan masyarakat,” katanya.

PAN, kata Rubaie, tidak peduli meski ditinggal sejumlah parpol untuk berpartisipasi di Pilgub. Alasannya, ia ingin memilih gubernur yang benar-benar bisa melanjutkan kepemimpinan Soekarwo-Saifullah Yusuf.

“Karena itu kami benar-benar hati-hati sebelum bersikap, karena kami ingin Gubernur dan wakilnya ke depan harus lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Sehingga Jatim semakin sejahtera dan makmur,” ujarnya.

Disinggung sejumlah partai politik yang sudah berkomunikasi dengan PAN, politikus asal Madura itu mengaku masih melakukan koordinasi dan belum ada kepastian akan berkoalisi menentukan dengan kandidat yang telah muncul.

“Nantinya PAN pasti berkoalisi karena perolehannya hanya tujuh kursi sehingga masih ada 13 kursi lain untuk dapat mengusung. Yang jelas, sekarang masih dilakukan pemantauan dan pertimbangan,” kata mantan anggota DPRD Jatim tersebut. (Amal/Hrn)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.