Ini Jaminan MA Kepada GNPF MUI Atas Kasus Penodaan Agama


JAKARTA – Perwakilan massa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) melakukan pertemuan tertutup dengan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (5/5/2017).

Prof. Dr. Didin Hafiduddin perwakilan GNPF MUI menuntut agar MA menegakkan keadilan yang harus dijunjung tinggi. Lunturnya sebuah keadilan merupakan suatu kehancuran sebuah negara karena tidak ada keadilan di negara tersebut.

“Kami mengalami kejanggalan dalam pelaksanaan hukum terhadap kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dimana terdapat permainan yang tidak lazim oleh beberapa oknum melalui pejabat hukum. Hal tersebut dapat menghancurkan sebuah bangsa,” kata Prof. Dr. Didin Hafiduddin yang dilansir dari belaquran, media resmi GNPF-MUI.

Dalam kesempatan yang sama, Kapitra Ampera yang menjabat sebagai Koordinator advokat GNPF-MUI, mengungkapkan bahwa MA menyatakan kepada perwakilan delegasi GNPF-MUI dalam Aksi Simpatik 55 bahwa pihaknya tak akan diintervensi oleh siapa pun, termasuk oleh dirinya sendiri.

“Mahkamah Agung menjamin bahwa majelis hakim tidak akan diintervensi oleh siapa pun termasuk oleh dirinya sendiri,” kata Kapitra di depan Kantor MA, Jumat (05/05).

Pertemuan yang berlangsung selama hampir 1 jam di Ruang Panitera, Gedung Mahkamah Agung RI tersebut menghasilkan beberapa poin. Hasil tersebut berupa jaminan dari MA kepada GNPF MUI yang ditujukan kepada Majelis Hakim dalam kasus penodaan agama, diantaranya:

1. MA menjamin bahwa Majelis Hakim tidak akan mendapat intervensi hukum termasuk dari dirinya sendiri.

2. MA menjamin bahwa Majelis Hakim akan memutus perkara atas fakta-fakta dalam persidangan.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan GNPF MUI yang menemui MA adalah Prof. Dr. Didin Hafiduddin, Dr. Kapitra Ampera, Nasrulloh Nasution SH.MKn, KH. Shobri Lubis, Ahmad Doli Kurnia,S. Si, MT, DR. Ahmad Luthfi Fathullah MA, Muhammad Luthfie Hakim SH MH, Heri Aryanto SH MH, KH. Nazar Haris MBA, Ustadz Bobby Herwibowo Lc, dan Habib Muhammad Jufri.

Sedangkan perwakilan dari pihak MA adalah Sekretaris MA Pudjo Harsoyo, Kabiro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansyur, dan Panitera MA Made Rawa.

Usai pertemuan tersebut, para perwakilan GNPF langsung menemui massa yang menunggu di luar Gedung MA. Mereka akan menyampaikan poin-poin hasil pertemuan dengan perwakilan MA ke massa.

EDITOR: Iwan Y

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Ruang Publik yang Manusiawi bersama Pancasila

Indeks dalam konteks ini telah berhasil mengucapkan sayonara pada ide sekularisme.

Blunder

3 Kunci Sukses Pasarkan Properti Saat Wabah Covid-19

Webinar ini sendiri sengaja diadakan oleh Lamudi untuk membantu para pangembang properti memasarkan produk mereka agar tetap mendapatkan hasil yang maksimal di tengah pandemi corona.

Pasca Kecelakaan Tulang Belakang, Kaki Sering Nyeri dan Perih, Apa Sebabnya?

Pada 16 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan dan tiga ruas tulang belakang remuk. 3 bulan awal kaki kiri saya tidak bisa berjalan, 6 bulan berikutnya sudah bisa jalan walaupun tidak sekuat kaki kanan, sampai sekarang.

Breaking News: Akhirnya, Presiden Jokowi Putuskan Tes Massal Covid-19

Tidak mengambil kebijakan Lockdown, Presiden Jokowi akhirnya lebih memilih melakukan tes massal Covid-19.

Tahukah Anda, Berwudhu Dapat Kurangi Risiko Tertular Virus Corona?

Berwudhu merupakan kegiatan yang tak bisa dipisahkan dari muslim.. Tahukah anda bahwa berwudhu bisa mengurangi resiko tertular virus Corona?

Cegah Kepanikan, AMSI Imbau Media Kedepankan Kode Etik dalam Pemberitaan Wabah Corona

Wens menjelaskan beberapa langkah yang harus dilakukan media-media anggota AMSI dalam pemberitaan terkait virus Covid-19 tersebut.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

close