Dinamika Politik Indonesia

Oleh: Kapitra Ampera

kapitra amperaSERUJI.CO.ID – Indonesia telah mengalami begitu banyak lika-liku dalam politik. Di umur kemerdekaan yang masih muda, Indonesia mengalami berbagai perubahan pandangan politik, jatuh bangunnya kabinet, perubahan bentuk negara sampai dengan konstitusi. Perkembangan negara pada zaman Orde Lama, kemudian zaman Orde Baru hingga tumbang pada tahun 1998, digantikan oleh Era Reformasi yang menjadi langkah baik bagi Indonesia dengan terbuka lebarnya Demokrasi, yang euforianya masih dirasakan hingga saat ini.

Peter Merkl menyebutkan bahwa Politik adalah usaha mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Sejalan dengan itu, Aristoteles berpendapat bahwa Negara yang baik adalah jika kebijakan yang diambil negara tersebut merupakan sesuatu yang berdasar pada kepentingan umum, sedangkan pemerintahan yang kebijakannya hanya berdasarkan kepada kepentingan oknum penguasa merupakan pemerintahan yang buruk.

Pilihan dan kebijakan politik yang diambil pemerintah pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu negara yang adil, makmur, aman, dan sejahtera. Produk hukum dan arah kebijakan yang diciptakan merupakan wujud dari ikatan politik yang menyatukan berbagai pandangan dari para pemimpin dan wakil-wakil rakyat di legislatif dalam mencapai tujuan yang sama.

Dalam perspektif agama, Islam juga mengatur permasalahan politik yang disebut dengan siyasah. Secara terminologi, siyasah berarti mengatur, memperbaiki dan mendidik. Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah secara individu melainkan juga mengajarkan kepedulian kaum muslimin dengan segala urusan yang menyangkut kemaslahatan umat dan menjaga umat dari bentuk kedzaliman.

Sebagaimana sabda Rasulullah “Barang siapa di pagi hari perhatiannya kepada selain Allah, maka Allah akan berlepas dari orang itu. Dan barang siapa yang pagi hari tidak memperhatikan kepentingan kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka (kaum muslimin).

Berjalannya politik melalui kekuasaan para pemimpin dan wakil rakyat, tentu harus sejalan dengan tujuan Politik Indonesia, dasar negara UUD 1945 yang mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Namun faktanya, yang terjadi Paradoks bertentangan dengan cita-cita idealnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pribumi vs Non Pribumi

PT Semen Indonesia: Jebloknya Arus Kas Pasca Akuisisi Super Mahal Holcim

Akuisisi mestinya adalah sesuatu yang positif. Tetapi laporan keuangan terbaru SI berkata lain. Akuisisi justru menurunkan kinerja. Mengapa?

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.