Dinamika Politik Indonesia

Oleh: Kapitra Ampera

kapitra amperaSERUJI.CO.ID – Indonesia telah mengalami begitu banyak lika-liku dalam politik. Di umur kemerdekaan yang masih muda, Indonesia mengalami berbagai perubahan pandangan politik, jatuh bangunnya kabinet, perubahan bentuk negara sampai dengan konstitusi. Perkembangan negara pada zaman Orde Lama, kemudian zaman Orde Baru hingga tumbang pada tahun 1998, digantikan oleh Era Reformasi yang menjadi langkah baik bagi Indonesia dengan terbuka lebarnya Demokrasi, yang euforianya masih dirasakan hingga saat ini.

Peter Merkl menyebutkan bahwa Politik adalah usaha mencapai tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Sejalan dengan itu, Aristoteles berpendapat bahwa Negara yang baik adalah jika kebijakan yang diambil negara tersebut merupakan sesuatu yang berdasar pada kepentingan umum, sedangkan pemerintahan yang kebijakannya hanya berdasarkan kepada kepentingan oknum penguasa merupakan pemerintahan yang buruk.

Pilihan dan kebijakan politik yang diambil pemerintah pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu negara yang adil, makmur, aman, dan sejahtera. Produk hukum dan arah kebijakan yang diciptakan merupakan wujud dari ikatan politik yang menyatukan berbagai pandangan dari para pemimpin dan wakil-wakil rakyat di legislatif dalam mencapai tujuan yang sama.

Dalam perspektif agama, Islam juga mengatur permasalahan politik yang disebut dengan siyasah. Secara terminologi, siyasah berarti mengatur, memperbaiki dan mendidik. Islam tidak hanya mengatur urusan ibadah secara individu melainkan juga mengajarkan kepedulian kaum muslimin dengan segala urusan yang menyangkut kemaslahatan umat dan menjaga umat dari bentuk kedzaliman.

Sebagaimana sabda Rasulullah “Barang siapa di pagi hari perhatiannya kepada selain Allah, maka Allah akan berlepas dari orang itu. Dan barang siapa yang pagi hari tidak memperhatikan kepentingan kaum muslimin, maka ia tidak termasuk golongan mereka (kaum muslimin).

Berjalannya politik melalui kekuasaan para pemimpin dan wakil rakyat, tentu harus sejalan dengan tujuan Politik Indonesia, dasar negara UUD 1945 yang mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Namun faktanya, yang terjadi Paradoks bertentangan dengan cita-cita idealnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.