Hasil Sementara Real Count KPU: Di Jabar, Prabowo Unggul di 52,4 Persen

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Situs real count Pilpres 2019 milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Ahad (21/4) pukul 01.46 WIB menampilkan jumlah data scan C1 yang sudah masuk dari 4.349 TPS dari seluruh TPS di Jawa Barat yang berjumlah 138.123 TPS.

Dari data yang sudah masuk sekitar 3,15 persen TPS tersebut, pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandi unggul perolehan suara dari pasangan nomor urut 01, Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

Prabowo-Sandi berhasil mengumpulkan suara sebanyak 445.685 suara atau 52,40 persen. Sementara pasangan Jokowi-KH Ma’ruf tertinggal di 404.858 suara atau 47,60 persen.

Hasil Sementara hitung C1 Pilpres 2019 untuk Provinsi Jabar, Ahad (21/4/2019) pukul 01.46 WIB, di situs KPU.

Hasil Sementara: Jokowi Hanya Unggul di 8 Kota/Kabupaten di Jabar, Prabowo di 19 Kota/Kabupaten

Hasil real count sementara Pilpres 2019 untuk Provinsi Jabar, Ahad (21/4/2019) pukul 02.05 WIB)

Berdasarkan Kota/Kabupaten, terlihat dari hasil scan C1 yang telah masuk di sistem hitung KPU, pasangan nomor urut 01, Jokowi-KH ma’ruf hanya unggul di 8 Kota/Kabupaten di Jabar. Sementara sisanya sebanyak 19 Kota/Kabupaten dimenangkan Prabowo-Sandi.

Perolehan suara terbesar Jokowi-KH Ma’ruf ada di Kabupaten Indramayu dengan 159.434 suara, berbanding Prabowo-Sandi yang baru peroleh 64.490 suara.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bagaimana Kalau Prabowo Kalah Lagi?

Terpilih kembali atau tidaknya petahana adalah sebuah hal yang wajar di alam demokrasi. Karena tujuan dari pesta demokrasi, atau yang kita sebut Pilpres ini, adalah untuk mengukur kepuasan dan ketidakpuasan pada petahana.

Mengenal Lebih Dekat Komisi Anti Korupsi Hongkong

Hubungan persahabatan antara KPK dan ICAC telah terjalin dengan baik selama dua tahun terakhir. Kerjasama kedua lembaga anti rasuah tersebut sebagian besar menyangkut peningkatan kapasitas KPK, terutama dibidang akuntansi forensik, pemulihan aset, dan tehnik investigasi.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Saldo Rekening Anda Tiba-Tiba Berkurang/Bertambah? Begini Penjelasan Bank Mandiri

Sejak pagi tadi, Sabtu (20/7) beberapa nasabah Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengeluhkan saldo di rekeningnya tiba-tiba berubah. Ada yang saldonya berkurang bahkan jadi nol, ada juga yang tiba-tiba bertambah.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.