Hari Ini Sidang VI Kasus Penistaan Agama

Jakarta, Seruji.com — Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara hari ini, Selasa (17/1), kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Bertempat di auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, sidang kali ini akan mendengarkan keterangan para saksi.

Dijadwalkan enam saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang akan didengar kesaksiannya, antara lain dua saksi dari anggota Kepolisian Resor Bogor, yakni Bripka Agung Hermawan dan Briptu Ahmad Hamdani. Keduanya akan mengonfrontasi kesaksian Willyuddin Abdur Rasyid Dhani yang telah memberikan kesaksian pada persidangan Selasa (10/1) pekan lalu. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Wilyuddin memberikan keterangan bahwa ia melihat video Ahok pada 6 September 2016 dengan lokasi kejadian di Tegalega, Bogor, Jawa Barat.

Sementara itu, persiapan menjelang sidang keenam kasus dugaan penodaan agama sudah dilakukan oleh gabungan pihak polisi sejak dini hari tadi. Setidaknya 2.500 personel keamanan disiagakan dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan, dan Polsek Ragunan. Pengamanan dengan mobil Barracuda dan mobil water cannon juga terlihat melengkapi kegiatan pagi ini untuk mengantisipasi pertemuan dua kubu yang pro maupun kontra Ahok.

Pembekuan dan pengalihan arus lalu lintas pun sudah dilakukan, baik untuk jalur Transjakarta maupun jalur umum yang hendak melintasi Jl. Harsono RM, tempat kegiatan sidang berlangsung. Koridor VI Transjakarta sudah ditutup di dua titik pemberhentian, yaitu halte Kementan dan halte Ragunan, sehingga bus Transjakarta untuk sementara ini hanya akan berakhir di halte SMK Negeri 57 Jakarta.

Cuaca di lokasi masih mendung dan kondisi jalanan di sekitar masih terlihat basah akibat hujan semalam dan gerimis yang baru saja berhenti beberapa menit yang lalu. (be)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Form Konsultasi Hukum SERUJI

Untuk berkonsultasi dengan para pakar pengasuh rubrik "Konsultasi Hukum SERUJI" (KHS) silahkan isi form ini selengkap mungkin dan dengan data yang benar. Seluruh data kami jamin terjaga kerahasiaannya.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.