Hari Ini DPR akan Bacakan Usulan Hak Angket Ahok

0
103
Paripurna DPR (Foto: Doc.Seruji)

JAKARTA – DPR akan membacakan surat usulan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di rapat paripurna,  Kamis (23/2) siang. Hak angket tersebut terkait status Ahok sebagai gubernur yang belakangan menuai polemik karena saat ini Ahok merupakan terdakwa kasus penodaan agama.

Rapat paripurna siang ini sekaligus merupakan paripurna penutup masa sidang DPR.  “Akan dibaca sebagai surat masuk di paripurna,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Surat tersebut, kata Fahri, hanya diberitahukan kepada peserta rapat bahwa sudah diterima oleh pimpinan. Selanjutnya, diperlukan rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk mengatur penjadwalan pembacaan usulan penggunaan hak angket di masa sidang yang akan datang.

“Reses dua pekan lebih. Sudah akan masuk lagi nanti awal atau pertengahan Maret. Artinya bisa langsung dijadwalkan Bamus untuk penjadwalan pembacaan usulan di paripurna,” ucap Fahri.

Usulan hak angket muncul setelah Ahok kembali menjabat sebagai gubernur DKI seusai selesai masa cuti kampanye.

Setelah diprotes, Mendagri kemudian melayangkan permintaan penerbitan fatwa kepada MA untuk memperjelas ketentuan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Belakangan, Ketua MA Hatta Ali mengatakan bahwa semestinya  hal itu tidak memerlukan fatwa MA. Persoalan itu bisa diselesaikan oleh biro hukum di Kemendagri.

Berdasarkan Pasal 83 UU tentang Pemda, kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara. Namun, pemberhentian sementara itu berlaku jika ancaman hukuman yang menimpa kepala daerah di atas lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dakwaan Ahok terdiri dari dua pasal alternatif, yaitu Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP. Pasal 156 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Sementara itu, Pasal 156 a KUHP mengatur ancaman pidana paling lama lima tahun. Oleh karena itu, Kemendagri akan terlebih dahulu menunggu tuntutan jaksa, pasal mana yang akan digunakan. Tjahjo tidak akan mengubah keputusannya.

“Saya yakin betul, saya mempertanggungjawabkannya kepada Bapak Presiden apa yang sudah saya putuskan belum memberhentikan (Basuki),” ujar Tjahjo.

EDITOR: Rizky

BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Ceamah bela negara

Koarmatim Beri Pembekalan Bela Negara Dan Anti Narkoba

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Yayasan Hang Tuah ke-71 Tahun 2018, Panglima Komando Armada RI Kawasan Timur (Pangarmatim) Laksamana...
Sidang pembakaran rumah

Dalang Pembakaran Rumah Tewaskan Satu Keluarga Dihukum Seumur Hidup

MEDAN, SERUJI.CO.ID - Jaya Mita br Ginting menangis seketika saat majelis hakim menjatuhinya hukuman penjara seumur hidup. Wanita ini terbukti bersalah menjadi otak pelaku...
Freddy Purnomo

Golkar Jatim Siapkan Ribuan Baliho Khofifah-Emil

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - DPD Partai Golkar Jatim menyiapkan strategi pemenangan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dalan Pilgub Jatim. Salah...
20180115_161307

Antara Setan, LGBT, dan Airmin @_TNIAU

Belakangan, kembali ramai di lini masa kampanye 'halalnya' LGBT. Kali ini tidak tanggung-tanggung. Aan Anshori, aktivis pembela LGBT yang diberi label "kyai" dengan percaya...
images (1)

Mengapa Menjadi Non Muslim

Menjadi muslim adalah tindakan sederhana, cukup berserah diri. Ketika turun ayat, ikuti. Bahkan itulah inti hidup di dunia, tidak yang lain-lainnya. Ayat-ayatNya, berupa tanda dan...
FB_IMG_1516028887948

Pangkalan Bun Darurat LGBT, Nitizen: Aparat Mesti Turun Tangan

Kotawaringin Barat - Ratusan Nitizen mengecam ulah sejumlah pria yang berciuman di taman kota Pangkalan Bun Kotawaringin Barat (Kobar) Kalimantan Tengah. Pasalnya, sekitar tanggal...