Hari Ini DPR akan Bacakan Usulan Hak Angket Ahok

0
Paripurna DPR (Foto: Doc.Seruji)

JAKARTA – DPR akan membacakan surat usulan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di rapat paripurna,  Kamis (23/2) siang. Hak angket tersebut terkait status Ahok sebagai gubernur yang belakangan menuai polemik karena saat ini Ahok merupakan terdakwa kasus penodaan agama.

Rapat paripurna siang ini sekaligus merupakan paripurna penutup masa sidang DPR.  “Akan dibaca sebagai surat masuk di paripurna,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Surat tersebut, kata Fahri, hanya diberitahukan kepada peserta rapat bahwa sudah diterima oleh pimpinan. Selanjutnya, diperlukan rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk mengatur penjadwalan pembacaan usulan penggunaan hak angket di masa sidang yang akan datang.

“Reses dua pekan lebih. Sudah akan masuk lagi nanti awal atau pertengahan Maret. Artinya bisa langsung dijadwalkan Bamus untuk penjadwalan pembacaan usulan di paripurna,” ucap Fahri.

Usulan hak angket muncul setelah Ahok kembali menjabat sebagai gubernur DKI seusai selesai masa cuti kampanye.

Setelah diprotes, Mendagri kemudian melayangkan permintaan penerbitan fatwa kepada MA untuk memperjelas ketentuan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Belakangan, Ketua MA Hatta Ali mengatakan bahwa semestinya  hal itu tidak memerlukan fatwa MA. Persoalan itu bisa diselesaikan oleh biro hukum di Kemendagri.

Berdasarkan Pasal 83 UU tentang Pemda, kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara. Namun, pemberhentian sementara itu berlaku jika ancaman hukuman yang menimpa kepala daerah di atas lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dakwaan Ahok terdiri dari dua pasal alternatif, yaitu Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP. Pasal 156 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Sementara itu, Pasal 156 a KUHP mengatur ancaman pidana paling lama lima tahun. Oleh karena itu, Kemendagri akan terlebih dahulu menunggu tuntutan jaksa, pasal mana yang akan digunakan. Tjahjo tidak akan mengubah keputusannya.

“Saya yakin betul, saya mempertanggungjawabkannya kepada Bapak Presiden apa yang sudah saya putuskan belum memberhentikan (Basuki),” ujar Tjahjo.

EDITOR: Rizky

BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Terbaru

Sri Mulyani

Menkeu: Jangan-jangan Anggaran Tak Dinikmati Masyarakat

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Angka kemiskinan tercatat masih di angka 10,9 persen. Padahal, pemerintah telah menggelontorkan dana cukup besar untuk menanggulangi kemiskinan. Menteri Keuangan Sri...

3 Putra Mahkota Menunggu Nasib, Dibalik Isu Dahlan Jual Sahamnya di Jawa Pos

SERUJI.CO.ID - Maraknya kabar Dahlan Iskan menjual sahamnya di Jawa Pos kepada taipan property, Ciputra, tak lepas dari “perang strategi” menentukan siapa “putra mahkota” berikutnya yang akan...

Wartawan Dalam Lingkaran Elite Kekuasaan

SERUJI.CO.ID - Peristiwa kecelakaan tunggal yang dialami oleh Ketua DPR Setya Novanto saat menumpang kendaraan Hilman Mattauch, seorang wartawan sebuah stasiun televisi, bisa menjadi salah...

Politisi Golkar Bantah Pelipis Novanto Benjol Sebesar Bakpao

TANJUNGPINANG, SERUJI.CO.ID - Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin membantah bahwa Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengalami luka memar dan benjol sebesar bakpao...
Kursi DPR

“Tupai Berkuasa” Jatuh Juga

SERUJI.CO.ID - Para pelajar sekolah rakyat ataupun sekolah dasar pada puluhan lalu diajari sebuah peribahasa atau perumpamaan yang kalimat kurang lebih menyatakan "sehebat-hebatnya tupai...
Pembebasan sandera dan evakuasi warga dari kelompok separatis Papua

Aparat Kawal Ketat Proses Evakuasi Warga ke Timika

JAYAPURA, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 344 warga yang dievakuasi dari perkampungan di Distrik Tembagapura, dikawal hingga tiba dengan selamat di Timika, Ibu Kota Kabupaten Mimika, Provinsi...