Hari Ini DPR akan Bacakan Usulan Hak Angket Ahok

0
99
Paripurna DPR (Foto: Doc.Seruji)

JAKARTA – DPR akan membacakan surat usulan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di rapat paripurna,  Kamis (23/2) siang. Hak angket tersebut terkait status Ahok sebagai gubernur yang belakangan menuai polemik karena saat ini Ahok merupakan terdakwa kasus penodaan agama.

Rapat paripurna siang ini sekaligus merupakan paripurna penutup masa sidang DPR.  “Akan dibaca sebagai surat masuk di paripurna,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Surat tersebut, kata Fahri, hanya diberitahukan kepada peserta rapat bahwa sudah diterima oleh pimpinan. Selanjutnya, diperlukan rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk mengatur penjadwalan pembacaan usulan penggunaan hak angket di masa sidang yang akan datang.

“Reses dua pekan lebih. Sudah akan masuk lagi nanti awal atau pertengahan Maret. Artinya bisa langsung dijadwalkan Bamus untuk penjadwalan pembacaan usulan di paripurna,” ucap Fahri.

Usulan hak angket muncul setelah Ahok kembali menjabat sebagai gubernur DKI seusai selesai masa cuti kampanye.

Setelah diprotes, Mendagri kemudian melayangkan permintaan penerbitan fatwa kepada MA untuk memperjelas ketentuan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Belakangan, Ketua MA Hatta Ali mengatakan bahwa semestinya  hal itu tidak memerlukan fatwa MA. Persoalan itu bisa diselesaikan oleh biro hukum di Kemendagri.

Berdasarkan Pasal 83 UU tentang Pemda, kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara. Namun, pemberhentian sementara itu berlaku jika ancaman hukuman yang menimpa kepala daerah di atas lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dakwaan Ahok terdiri dari dua pasal alternatif, yaitu Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP. Pasal 156 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Sementara itu, Pasal 156 a KUHP mengatur ancaman pidana paling lama lima tahun. Oleh karena itu, Kemendagri akan terlebih dahulu menunggu tuntutan jaksa, pasal mana yang akan digunakan. Tjahjo tidak akan mengubah keputusannya.

“Saya yakin betul, saya mempertanggungjawabkannya kepada Bapak Presiden apa yang sudah saya putuskan belum memberhentikan (Basuki),” ujar Tjahjo.

EDITOR: Rizky

BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Terbaru

Jazuli Juwaini

Politisi PKS: Ulama dan Umat Islam Adalah Penjaga Pancasila dan NKRI

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan bahwa ulama dan umat Islam selama ini telah berperan penting...

Risma Target 700 Tanah Pemkot Tersertifikasi Tahun Ini

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menarget sertifikasi 700 tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tahun 2017. Dari jumlah itu, 230 sertifikat...
gunung agung

82 Angkot Gratis Siaga Antar Siswa Pengungsi Gunung Agung

KLUNGKUNG, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 82 unit angkutan kota (angkot) yang beroperasi mengantar jemput siswa dan para pengungsi Gunung Agung secara gratis akan disiagakan Pemerintah...
Nobar G30S/PKI

DPW PAN Jatim Gelar Nobar Film G30S/PKI

SURABAYA - DPW PAN Jatim akan menggelar nonton bareng (nobar) film G30S/PKI yang dijadwalkan akan digelar di kantot DPW PAN Jatim, pada tanggal 29...

Dr. Ahmad Sofian, SH, MA

Dr. Ahmad Sofian, SH, MA, pakar hukum pidana yang terlahir di Medan, 29 September 1971 ini merupakan seorang pakar hukum yang mempunyai rasa kemanusiaan...

Soal Tanah, Ratusan Massa ‘Gruduk’ Kantor BPN Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Ratusan massa yang tergabung dalam elemen Gerakan Rakyat Untuk Daulat Agraria (GARUDA) geruduk kantor BPN Jawa Timur di Jalan Gayungsari,...