Hari Ini DPR akan Bacakan Usulan Hak Angket Ahok

0
127
Paripurna DPR (Foto: Doc.Seruji)

JAKARTA – DPR akan membacakan surat usulan hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di rapat paripurna,  Kamis (23/2) siang. Hak angket tersebut terkait status Ahok sebagai gubernur yang belakangan menuai polemik karena saat ini Ahok merupakan terdakwa kasus penodaan agama.

Rapat paripurna siang ini sekaligus merupakan paripurna penutup masa sidang DPR.  “Akan dibaca sebagai surat masuk di paripurna,” kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Surat tersebut, kata Fahri, hanya diberitahukan kepada peserta rapat bahwa sudah diterima oleh pimpinan. Selanjutnya, diperlukan rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk mengatur penjadwalan pembacaan usulan penggunaan hak angket di masa sidang yang akan datang.

“Reses dua pekan lebih. Sudah akan masuk lagi nanti awal atau pertengahan Maret. Artinya bisa langsung dijadwalkan Bamus untuk penjadwalan pembacaan usulan di paripurna,” ucap Fahri.

Usulan hak angket muncul setelah Ahok kembali menjabat sebagai gubernur DKI seusai selesai masa cuti kampanye.

Setelah diprotes, Mendagri kemudian melayangkan permintaan penerbitan fatwa kepada MA untuk memperjelas ketentuan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Belakangan, Ketua MA Hatta Ali mengatakan bahwa semestinya  hal itu tidak memerlukan fatwa MA. Persoalan itu bisa diselesaikan oleh biro hukum di Kemendagri.

Berdasarkan Pasal 83 UU tentang Pemda, kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara. Namun, pemberhentian sementara itu berlaku jika ancaman hukuman yang menimpa kepala daerah di atas lima tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dakwaan Ahok terdiri dari dua pasal alternatif, yaitu Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP. Pasal 156 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Sementara itu, Pasal 156 a KUHP mengatur ancaman pidana paling lama lima tahun. Oleh karena itu, Kemendagri akan terlebih dahulu menunggu tuntutan jaksa, pasal mana yang akan digunakan. Tjahjo tidak akan mengubah keputusannya.

“Saya yakin betul, saya mempertanggungjawabkannya kepada Bapak Presiden apa yang sudah saya putuskan belum memberhentikan (Basuki),” ujar Tjahjo.

EDITOR: Rizky

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
Telur ayam naik

Heboh Soal Telur Naik: Mendag Tuding Piala Dunia, Mentan Sebut Karena Musim Haji

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Harga telur yang naik tinggi belakangan ini, sampai menyentuh Rp30 ribu perkilogram jadi perbincangan di tengah masyarakat. Bukan hanya karena tingginya...
Caleg

Terkait Menteri Nyaleg, Gerindra: Sebaiknya Mundur

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menyarankan menteri-menteri yang menjadi calon anggota legislatif untuk Pemilu 2019 mundur dari jabatannya...

Terkait Pencalegan Kapitra lewat PDIP, Habib Rizieq: Jangan Lagi Ada di Kapal Kami

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Habib Rizieq Shihab telah mengeluarkan seruan yang tegas agar umat Islam tidak berhubungan dan mendukung partai-partai penista agama pada pemilu 2019....

Tiga Menteri PKB Nyaleg, Kata Cak Imin Tak Akan Ganggu Pemerintahan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yakin bahwa tiga menteri dari PKB yang mencalonkan...
Telur ayam naik

Di Banjar, Harga Daging dan Telor Ayam Melonjak Tinggi

KOTA BANJAR, SERUJI.CO.ID - Harga telur ayam dan daging ayam di pasar Banjar, Jawa Barat, mengalami kenaikan harga. Berdasarkan pantauan di pasar Banjar Jumat...