Gus Ipul Komitmen Siapkan Upah Minimum Guru Swasta

PROBOLINGGO, SERUJI.CO.ID  – Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) akan menyiapkan upah minimum bagi guru swasta untuk meningkatkan kesejahteraan guru di wilayah provinsi setempat.

“Upah minimum guru akan diberikan kepada guru-guru swasta non-PNS yang selama ini menjadi tanggungan dari sekolah atau yayasan,” kata Gus Ipul menyapa ribuan guru Raudlatul Athfa (RA) di Kabupaten Probolinggo, Selasa (1/5).

Para guru yang hadir pada pertemuan tertutup tersebut merupakan gabungan Ikatan Guru Raudlatul Athfa (IGRA) se-Kabupaten Probolinggo. Bersama guru lembaga setingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) itu, Gus Ipul menyapa, bernyanyi dan juga berlatih senam bersama.

Menurutnya mekanismenya pemerintah provinsi ke depan akan menetapkan besaran upah minimum bagi para guru, seperti halnya upah minumum bagi buruh, namun pihak sekolah atau yayasan tidak hanya mengandalkan APBD atau APBN untuk membayar upah minimum guru karena pihaknya mendorong sekolah untuk bekerjasama dengan pihak ketiga.


Sekolah juga bisa bekerja sama dengan stakeholder yang lain. Seperti halnya “CSR” atau pun perusahaan yang ada di sekitar lembaga itu. Dengan konsep kebersamaan itulah, Gus Ipul optimistis pendidikan akan maju bersama-sama.

BACA JUGA:  "Head To Head" di Pilkada Jatim

“Lembaga pendidikan adalah aset bagi kami, baik yang sudah terakreditasi maupun yang belum karena disana menjadi tempat anak-anak mendapat ilmu. Untuk itulah, kami berkomitmen menjaga seluruh lembaga pendidikan itu,” katanya.

Untuk peningkatan kualitas guru PAUD, Gus Ipul kedepan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat di bawah Dirjen PAUD bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk menyelenggarakan pendidikan resmi maupun pelatihan informal kepada para guru.

“Pelatihan itu sekaligus juga bagian dari proses sertifikasi karena proses sertifikasi itu mendesak dan penting sekali,” kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini.

Sementara Ketua IGRA Kabupaten Probolinggo Idah Maimunah memberikan usulan kepada Gus Ipul untuk membuat regulasi tentang kesejahteraan guru di antaranya gaji dan tunjangan guru.

“Pemprov selaiknya memberikan perhatian lebih kepada guru PAUD. Beberapa program pro kesejahteraan guru PAUD yang telah berjalan selama ini harus dianjutkan dan ditingkatkan,” katanya. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Lima Ide Outfit Kondangan Padu Padan Celana dan Atasan

Ide outfit kondangan memakai celana ini bisa jadi andalan bagi anda yang anti ribet.