Guru Besar UI: Tiga Langkah Konkret Atasi Krisis Rohingya


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Negara-negara ASEAN harus melakukan tiga langkah konkret untuk mengatasi krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar, ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana.

“Salah satu tindakan konkret adalah ASEAN menjatuhkan sanksi berupa embargo ekonomi terhadap Myanmar sampai Pemerintah Myanmar mengubah kebijakannya,” ujar Hikmahanto Juwana, di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan kebijakan itu ada tiga. Pertama tidak membiarkan aparat di lapangan untuk melakukan persekusi atas etnis Rohingya.

“Kedua menerima kembali etnis Rohingya yang saat ini berada di perbatasan Myanmar-Bangladesh. Ketiga merekonstruksi kembali desa-desa dan tempat pemukiman para etnis Rohingya,” kata dia.

Tiga langkah konkret di atas diharapkan dapat dibahas oleh kepala pemerintahan dan kepala negara ASEAN dalam pertemuannya di Manila.

Sedangkan pengakuan terhadap etnis Rohingya sebagai warga Myanmar perlu dilakukan dengan tahapan yang disesuaikan dengan kondisi dan peraturan di Myanmar.

Menurutnya, pengakuan tidak perlu dikaitkan dengan embargo ekonomi mengingat masalah ini membutuhkan waktu.

“Bila dikaitkan akan dianggap sebagai campur tangan negara-negara ASEAN dalam masalah domestik Myanmar,” ujarnya.

Ia mengatakan dorongan Indonesia kepada negara-negara ASEAN agar melakukan tindakan konkret atas krisis kemanusian di Myanmar adalah tepat sasaran dan tepat waktu.

Dorongan ini disampaikan oleh Menlu Retno P Marsudi yang menyatakan bahwa situasi di Rakhine State memerlukan komitmen dan tindakan yang konkret agar krisis kemanusiaan dapat segera diakhiri.

Pernyataan ini disampaikan Pertemuan ASEAN Political and Security Community (APSC) Council, di Manila, Ahad (12/11). (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close