Gunakan Mobdin ke Kampanye Prabowo, Waka DPRD Gunung Kidul Divonis Percobaan

SLEMAN, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul Ngadiyono divonis 2 bulan penjara masa percobaan 4 bulan oleh Pengadilan Negeri Sleman, karena terbukti menggunakan mobil dinas saat hadiri kampanye capres nomor urut 02, Prabowo.

Dalam sidang yang dihadiri terdakwa Ngadiyono, ketua majelis hakim, Suparna menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus dugaan tindak pidana pemilu, yakni melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 581 juncto Pasal 280 Ayat (1) Huruf h.

“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 bulan penjara dan denda Rp7,5 juta dengan masa percobaan 4 bulan, ditambah kurungan 2 bulan apabila denda tidak dibayarkan,” kata Hakim Suparna.

Majelis hakim menyatakan berdasar pada tiga unsur yang ada dalam UU No. 7/2017, yaitu setiap pelaksana peserta atau tim kampanye dengan sengaja melanggar larangan kampanye pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan pendidikan untuk kampanye.

“Sesuai dengan fakta hukum yang terungkap, terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut,” katanya.

Ia mengatakan bahwa barang bukti satu unit mobil Toyota Inova hitam dengan pelat nomor AB-9-D selanjutnya dikembalikan ke sekretariat dewan.

“Sesuai dengan unsur ketiga, yaitu memakai fasilitas negara. Mobil yang dipakai terdakwa adalah fasilitas negara maka itu harus dikembalikan beserta surat-suratnya,” katanya.

Vonis majelis hakim ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut terdakwa Ngadiyono dengan hukuman penjara 3 bulan dan denda Rp10 juta.

Menanggapi vonis tersebut, terdakwa Ngadiyono menyatakan tidak akan mengajukan banding. Setelah berunding dengan penasihat hukum, langsung menyetujui hukuman yang dijatuhkan oleh hakim.

Penasihat hukum terdakwa, Asman Semendawai, menjelaskan bahwa sikap Ngadiyono yang langsung menerima hukuman mengindikasikan jika kliennya mengaku bersalah.

“Namun, seperti itu dia sebenarnya tidak sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran pemilu,” katanya.

Koodinator Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY Sri Rahayu Werdaningsih menyatakan bahwa pihaknya akan berdiskusi lebih jauh untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Belum ada sikap, belum tahu. Kami akan kami diskusikan dengan Bawaslu Sleman, jaksa, dan polisi karena masih ada waktu 3 hari,” katanya.

Meski demikian, dia menyatakan menghargai putusan hakim tersebut.

“Terpenting ini menjadi pembelajaran bagi partai politik, termasuk calon anggota legislatif (caleg) atau pejabat negara agar jangan menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Ini juga menunjukkan kami (Bawaslu) bekerja demi kelancaran pemilu,” katanya.

Sebelumnya, pada 28 November 2018 Ngadiyono yang juga Ketua DPD Gerindra Gunungkidul menghadiri kampanye capres nomor urut 02, Prabowo di Hotel Prima SR, Jalan Magelang, Sleman. Saat itu Ngadiyono mengendarai mobil dinas DPRD ke temoat acara, yang kemudian dilihat Bawaslu Sleman

Atas hal tersebut, pada 28 Januari 2019 Ngadiyo dibawa ke Meja Hijau, karena dianggap telah melakukan pidana Pemilu, yaitu menggunakan fasilitas negara. (Ant/SU01)

7 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

Kolaborasi Jadi Kunci Perangi Disinformasi dalam Konten Digital

Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI) Jatim berkolaborasi dengan Polda Jawa Timur, Pemprov Jatim dan Kodam V/Brawijaya berupaya bersama-sama memerangi hoaks melalui stakeholders meeting

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

TERPOPULER