close

Mengkritisi Strategi Anti-Korupsi Para Capres

Oleh: Dedy Eryanto, PhD Candidate jurusan Public Sector Management pada Victoria University of Wellington, New Zealand.

SERUJI.CO.ID – Debat capres putaran pertama telah usai. Terlepas paslon mana yang akan keluar sebagai juara dan berhak memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan, tulisan ini ingin mengkritisi ide dan gagasan para paslon seputar pemberantasan korupsi.

Kita sepakat korupsi sampai hari ini masih menghantui perjalanan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, isu korupsi sangat relevan menjadi salah satu topik pembahasan dalam debat pilpres 2019.

Konsep Korupsi

Praktik pemberantasan korupsi merupakan pekerjaan besar dan kompleks. Ibarat membasmi penyakit kanker yang kronis dan sudah menjalar hampir ke seluruh tubuh, tentu makin sulit menanganinya. Sampai dengan saat ini, konsep korupsi dan penanggulangannya pun masih menjadi perdebatan para intelektual dan lembaga anti-korupsi.


Heidenheimer dan Johnston (2002), ilmuwan yang mendalami kajian korupsi, dalam bukunya Handbook on Political Corruption mengungkapan tiga sudut pandang korupsi yang digali dari para pemikir ilmu sosial. Para ilmuwan tersebut menjelaskan bentuk dan pengertian korupsi sesuai dengan latar belakang dan disiplin ilmu mereka masing-masing.

Pertama, korupsi dilihat dari sudut pandang kantor pemerintahan sentris (public office-centered). Pendukung ide ini seperti Nye’s (1967) berpendapat bahwa korupsi terjadi apabila aparat penyelenggara negara, atau pihak yang melaksanakan fungsi pelayanan publik menyalahi kewenangan dan kewajibannya kepada masyarakat demi mengejar kepentingan pribadi ataupun golongan. Motif kepentingannya dapat berupa hubungan kekeluargaan, kebutuhan finansial, atau memperoleh pengaruh tertentu.

Kedua, pasar sentris (market-centered), dikemukakan oleh van Klaveren, korupsi aparat negara berhubungan dengan seberapa penting fungsi suatu kantor pemerintahan. Semakin strategis kedudukan kantor pemerintahan dengan banyaknya mengelola kepentingan masyarakat, maka semakin besar peluang timbulnya korupsi. Kantor pemerintahan disamakan suatu unit bisnis terpisah dimana para aparat berusaha untuk “memaksimalkan pendapatan” kantor. Dalam konteks ini, kantor publik menjelma menjadi “pusat pendapatan”. Pada akhirnya pendapatan para aparat akan ditentukan seberapa besar kantor menguasai pangsa pasar. Secara sederhana, para aparat bekerja di tempat basah.

Ketiga, kepentingan publik sentris (the public interest-centered). Pendapat ini beranggapan bahwa pemegang kekuasaan atau pihak yang berwenang, berupaya untuk memberi keistimewaan atau kemudahan kepada siapa saja yang bersedia memberikan reward baik berupa uang, barang, atau bentuk lainnya kepada penyelenggara negara. Akan tetapi, akibat dari tindakan tersebut dapat merugikan kepentingan masyarakat.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Takut Komplikasi Diabetes? Ketahuilah Kadar Gula Darah Anda

Merasa badan tidak enak, dan kalau gula darah dirasakan tinggi. “Hhmm, apa gula darah yang tinggi dapat dirasakan,” bisik saya dalam hati.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

Takut Komplikasi Diabetes? Ketahuilah Kadar Gula Darah Anda

Merasa badan tidak enak, dan kalau gula darah dirasakan tinggi. “Hhmm, apa gula darah yang tinggi dapat dirasakan,” bisik saya dalam hati.

Bantahan Survei Kompas, Filsafat Ilmu dan Kisah Angsa Hitam

Cara saya berterima kasih kepada Kompas justru memujinya ketika benar dan mengkritiknya ketika salah. Dan saya berkesimpulan dengan ilmu yang saya pelajari, Kompas telah salah menarik kesimpulan dalam publikasi surveinya di bulan Maret 2019.

Korban Tewas Akibat Serangan Bom di Srilangka Meningkat Jadi 290 Orang

Sebelumnya pada Ahad (21/4) malam, jumlah korban tewas tercatat sebanyak 207 orang.

Terkait Pengunduran Diri Bupati Madina Karena Jokowi Kalah, Begini Tenggapan Mendagri

"Benar yang bersangkutan membuat surat tersebut," kata Mendagri Tjahjo Kumolo saat dikonfirmasi di Jakarta, Ahad (21/4).

Diduga Ada Penggelembungan Suara, Bawaslu Rekomendasikan PSU di Surabaya

"Ada sebanyak 8.146 TPS yang kami rekomendasikan penghitungan ulang," kata Ketua Bawaslu Surabaya, Hadi Margo

Klaim Menang dengan Potong Tumpeng, Erick Thohir: Ini Data dan Fakta, Kita Bukan Pendusta

"Insya Allah kita ini bukan pendusta. Kita bukan pembohong, saya setuju dengan adinda saya saudara Bahlil, data-data kita menunjukkan kita menang di 55 persen ke atas. Ini bukan klaim tapi ini data dan fakta. Kita harus jaga kemenangan ini karena ini ke arah yang benar," ujar Erick Thohir.

Nilai Pemilu 2019 Terburuk Pasca Reformasi, Bambang: Tidak Penuhi Asas Luber dan Jurdil

Menurut Bambang, Pemilu kali ini tidak memenuhi asas Langsung, Umum, Bebes, dan Rahasia (LUBER) sebagaimana diamanatkan Undang Undang. "(Juga) tidak terpenuhi prinsip Judil (jujur dan adil, red)," ujarnya.

Kecewa Jokowi Kalah di Daerahnya, Bupati Madina Pilih Mengundurkan Diri

Didalam surat bernomor 019.6/1214/TUMPIM/2019 yang ditujukan kepada Presiden RI d.p Menteri Dalam Negeri, Dahlan Hasan menyampaikan pengunduran dirinya dari jabatan Bupati Madina.

Klaim Menang dengan Potong Tumpeng, Erick Thohir: Ini Data dan Fakta, Kita Bukan Pendusta

"Insya Allah kita ini bukan pendusta. Kita bukan pembohong, saya setuju dengan adinda saya saudara Bahlil, data-data kita menunjukkan kita menang di 55 persen ke atas. Ini bukan klaim tapi ini data dan fakta. Kita harus jaga kemenangan ini karena ini ke arah yang benar," ujar Erick Thohir.

Nilai Pemilu 2019 Terburuk Pasca Reformasi, Bambang: Tidak Penuhi Asas Luber dan Jurdil

Menurut Bambang, Pemilu kali ini tidak memenuhi asas Langsung, Umum, Bebes, dan Rahasia (LUBER) sebagaimana diamanatkan Undang Undang. "(Juga) tidak terpenuhi prinsip Judil (jujur dan adil, red)," ujarnya.

Belum Ingin Deklarasi Kemenangan, Jokowi Minta Semua Bersabar Tunggu Hasil Resmi KPU

Jokowi sendiri meminta semua pihak untuk menahan diri dan bersabar menunggu proses penghitungan suara hasil Pemilu 2019 dari KPU.

Membaca Hasil Pilpres 2019 di Ranah Minang Terkait Kalah Telaknya Jokowi

Sempat digadang-gadangkan akan mendongkrak perolehan suara Calon Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019, dukungan 12 kepala daerah di Sumatera Barat terhadap capres petahana tersebut nyaris tak berjejak melihat hasil penghitungan sementara.

TERPOPULER

Kecewa Jokowi Kalah di Daerahnya, Bupati Madina Pilih Mengundurkan Diri

Didalam surat bernomor 019.6/1214/TUMPIM/2019 yang ditujukan kepada Presiden RI d.p Menteri Dalam Negeri, Dahlan Hasan menyampaikan pengunduran dirinya dari jabatan Bupati Madina.

Tanggapi Tudingan PKB, PDIP Surabaya: Jika Tidak Ada Bukti, Akan Kami Lawan

"Jika itu tidak terbukti, maka kami akan melaporkan dan memprosesnya secara hukum karena sudah menyangkut nama partai," tegas Whisnu Sakti.

PKB Tuding PDIP Gelembungkan Suara di Sejumlah TPS di Surabaya

"Temuan yang jelas itu, ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh PDIP yang masif di beberapa TPS. Dan itu kegiatannya hampir sama, penggelembungan antara kisaran 20 sampai 30 suara per TPS," ungkap Musyafak

Begini Penilaian Pakar Gestur Soal Ekspresi Sandi Saat Deklarasi Kemenangan Prabowo

"Itu bukan sakit, ekspresi itu adalah ekspresi ketidaksukaan pada sesuatu," kata Handoko

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama