Mengkritisi Strategi Anti-Korupsi Para Capres

Oleh: Dedy Eryanto, PhD Candidate jurusan Public Sector Management pada Victoria University of Wellington, New Zealand.

SERUJI.CO.ID – Debat capres putaran pertama telah usai. Terlepas paslon mana yang akan keluar sebagai juara dan berhak memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan, tulisan ini ingin mengkritisi ide dan gagasan para paslon seputar pemberantasan korupsi.

Kita sepakat korupsi sampai hari ini masih menghantui perjalanan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, isu korupsi sangat relevan menjadi salah satu topik pembahasan dalam debat pilpres 2019.

Konsep Korupsi

Praktik pemberantasan korupsi merupakan pekerjaan besar dan kompleks. Ibarat membasmi penyakit kanker yang kronis dan sudah menjalar hampir ke seluruh tubuh, tentu makin sulit menanganinya. Sampai dengan saat ini, konsep korupsi dan penanggulangannya pun masih menjadi perdebatan para intelektual dan lembaga anti-korupsi.

Heidenheimer dan Johnston (2002), ilmuwan yang mendalami kajian korupsi, dalam bukunya Handbook on Political Corruption mengungkapan tiga sudut pandang korupsi yang digali dari para pemikir ilmu sosial. Para ilmuwan tersebut menjelaskan bentuk dan pengertian korupsi sesuai dengan latar belakang dan disiplin ilmu mereka masing-masing.

Pertama, korupsi dilihat dari sudut pandang kantor pemerintahan sentris (public office-centered). Pendukung ide ini seperti Nye’s (1967) berpendapat bahwa korupsi terjadi apabila aparat penyelenggara negara, atau pihak yang melaksanakan fungsi pelayanan publik menyalahi kewenangan dan kewajibannya kepada masyarakat demi mengejar kepentingan pribadi ataupun golongan. Motif kepentingannya dapat berupa hubungan kekeluargaan, kebutuhan finansial, atau memperoleh pengaruh tertentu.

Kedua, pasar sentris (market-centered), dikemukakan oleh van Klaveren, korupsi aparat negara berhubungan dengan seberapa penting fungsi suatu kantor pemerintahan. Semakin strategis kedudukan kantor pemerintahan dengan banyaknya mengelola kepentingan masyarakat, maka semakin besar peluang timbulnya korupsi. Kantor pemerintahan disamakan suatu unit bisnis terpisah dimana para aparat berusaha untuk “memaksimalkan pendapatan” kantor. Dalam konteks ini, kantor publik menjelma menjadi “pusat pendapatan”. Pada akhirnya pendapatan para aparat akan ditentukan seberapa besar kantor menguasai pangsa pasar. Secara sederhana, para aparat bekerja di tempat basah.

Ketiga, kepentingan publik sentris (the public interest-centered). Pendapat ini beranggapan bahwa pemegang kekuasaan atau pihak yang berwenang, berupaya untuk memberi keistimewaan atau kemudahan kepada siapa saja yang bersedia memberikan reward baik berupa uang, barang, atau bentuk lainnya kepada penyelenggara negara. Akan tetapi, akibat dari tindakan tersebut dapat merugikan kepentingan masyarakat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Dahnil Anzar: Gerindra Juga Siap Jadi Mitra Koalisi Presiden Jokowi

“Jadi, sampai detik ini Pak Jokowi dan pihak Pak Jokowi belum bilang mau memberikan sekian banyak menteri ke Pak Prabowo dan Gerindra, itu belum ada,” tukas Dahnil.

Nilai Negara Darurat Radikalisme, NU Minta Pemerintah Tindak Tegas Pelaku Terorisme

KH Said menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dengan radikalisme dan terorisme yang terjadi di Tanah Air sekarang ini.

Wanita Penyebar Video “Penggal Kepala Jokowi” Akan Divonis Siang Ini

Ina didakwa menyebarkan video yang kemudian viral berisi konten seorang pria berinisial HS mengancam akan memenggal kepala Presiden Jokowi.

Tidak Hanya Bukan Penentu Ketum IKA ITS Terpilih, Hasil OMOV Juga Berpeluang Dianulir Senat

Namun, menurut Cak Tatok, nama-nama calon Ketum yang terpilih di OMOV masih berpeluang dianulir oleh Senat IKA ITS karena pertimbangan PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela).

Inilah Bakal Calon Ketum IKA ITS Yang Akan Dipilih dengan Sistem OMOV

Namun, ada yang berbeda pada OMOV IKA ITS yang akan melibatkan seluruh alumni ini, dimana hasil OMOV bukanlah sebagai penentu Ketum terpilih, tapi hanya sebagai proses penjaringan calon Ketum yang kemudian akan dipilih di Kongres.

Video Detik-Detik Wiranto Diserang dan Ditusuk Orang Tak Dikenal

Mantan Panglima TNI tersebut, mengalami dua luka tusuk di bagian perutnya, dan langsung mendapat perawatan di RSUD Berkah Pandeglang untuk kemudian dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tidak Hanya Bukan Penentu Ketum IKA ITS Terpilih, Hasil OMOV Juga Berpeluang Dianulir Senat

Namun, menurut Cak Tatok, nama-nama calon Ketum yang terpilih di OMOV masih berpeluang dianulir oleh Senat IKA ITS karena pertimbangan PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela).

Inilah Bakal Calon Ketum IKA ITS Yang Akan Dipilih dengan Sistem OMOV

Namun, ada yang berbeda pada OMOV IKA ITS yang akan melibatkan seluruh alumni ini, dimana hasil OMOV bukanlah sebagai penentu Ketum terpilih, tapi hanya sebagai proses penjaringan calon Ketum yang kemudian akan dipilih di Kongres.