Mengkritisi Strategi Anti-Korupsi Para Capres

Oleh: Dedy Eryanto, PhD Candidate jurusan Public Sector Management pada Victoria University of Wellington, New Zealand.

SERUJI.CO.ID – Debat capres putaran pertama telah usai. Terlepas paslon mana yang akan keluar sebagai juara dan berhak memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan, tulisan ini ingin mengkritisi ide dan gagasan para paslon seputar pemberantasan korupsi.

Kita sepakat korupsi sampai hari ini masih menghantui perjalanan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, isu korupsi sangat relevan menjadi salah satu topik pembahasan dalam debat pilpres 2019.

Konsep Korupsi

Praktik pemberantasan korupsi merupakan pekerjaan besar dan kompleks. Ibarat membasmi penyakit kanker yang kronis dan sudah menjalar hampir ke seluruh tubuh, tentu makin sulit menanganinya. Sampai dengan saat ini, konsep korupsi dan penanggulangannya pun masih menjadi perdebatan para intelektual dan lembaga anti-korupsi.

Heidenheimer dan Johnston (2002), ilmuwan yang mendalami kajian korupsi, dalam bukunya Handbook on Political Corruption mengungkapan tiga sudut pandang korupsi yang digali dari para pemikir ilmu sosial. Para ilmuwan tersebut menjelaskan bentuk dan pengertian korupsi sesuai dengan latar belakang dan disiplin ilmu mereka masing-masing.

Pertama, korupsi dilihat dari sudut pandang kantor pemerintahan sentris (public office-centered). Pendukung ide ini seperti Nye’s (1967) berpendapat bahwa korupsi terjadi apabila aparat penyelenggara negara, atau pihak yang melaksanakan fungsi pelayanan publik menyalahi kewenangan dan kewajibannya kepada masyarakat demi mengejar kepentingan pribadi ataupun golongan. Motif kepentingannya dapat berupa hubungan kekeluargaan, kebutuhan finansial, atau memperoleh pengaruh tertentu.

Kedua, pasar sentris (market-centered), dikemukakan oleh van Klaveren, korupsi aparat negara berhubungan dengan seberapa penting fungsi suatu kantor pemerintahan. Semakin strategis kedudukan kantor pemerintahan dengan banyaknya mengelola kepentingan masyarakat, maka semakin besar peluang timbulnya korupsi. Kantor pemerintahan disamakan suatu unit bisnis terpisah dimana para aparat berusaha untuk “memaksimalkan pendapatan” kantor. Dalam konteks ini, kantor publik menjelma menjadi “pusat pendapatan”. Pada akhirnya pendapatan para aparat akan ditentukan seberapa besar kantor menguasai pangsa pasar. Secara sederhana, para aparat bekerja di tempat basah.

Ketiga, kepentingan publik sentris (the public interest-centered). Pendapat ini beranggapan bahwa pemegang kekuasaan atau pihak yang berwenang, berupaya untuk memberi keistimewaan atau kemudahan kepada siapa saja yang bersedia memberikan reward baik berupa uang, barang, atau bentuk lainnya kepada penyelenggara negara. Akan tetapi, akibat dari tindakan tersebut dapat merugikan kepentingan masyarakat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER