Di Sidang Ahok, Wakil Rois Aam PBNU Menyebut yang Memilih Pemimpin Non Muslim itu Sesat

JAKARTA –  KH Miftahul Ahyar sebagai Wakil Rois Aam di PBNU menegaskan, bahwa Al-Maidah ayat 51 adalah jelas berkaitan langsung dengan larangan memilih pemimpin non muslim. Termasuk di antaranya dari Yahudi dan Nasrani.

“Bagi mereka yang melakukan itu ada di jalan yang sesat dan terancam. Ini sesuai dengan berbagai beberapa ayat Ali Imran, An Nisa, dan sebagainya yang separalel atau semakna dengan Al-Maidah 51,” ujar KH Miftahul Ahyar saat ditanya Majelis Hakim dalam sidang lanjutan atau sidang ke-11 Ahok digelar di Auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan, Selasa (21/2/2017).

KH Miftahul menjabat sebagai Wakil Rois Aam di PBNU.  “Saya diberi tugas oleh PBNU untuk menjadi ahli,” kata Miftahul.

Hakim bertanya pemimpin seperti apa yang dimaksud dalam ayat tersebut. Miftahul menjelaskan bahwa termasuk pemimpin agama dan dunia.

“Jadi maksud pemimpin ya yang memimpin agama dan dunia,” tutur Miftahul.

Ditanya mengenai asal ayat tersebut, Miftahul menyebut salah satunya karena ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang merasa dikhianati dan kemudian memilih memisahkan diri.

“Ada salah satu sahabat yang merasa terkhianati, yang sedang ada masalah, ingin melepaskan. Itu dari sekian sebab,” jelas Miftahul.

Tiga ahli akan memberikan keterangannya dalam lanjutan sidang dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahli pertama yang dihadirkan adalah ahli agama dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yakni Miftahul Ahyar.

Selain Miftahul, dua ahli lainnya yang akan memberikan keterangan adalah ahli agama Yunahar Ilyas dan ahli pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Mudzakkir.

EDITOR: Yus Arza

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Kalimantan, Tumpuan Indonesia ke Depan

Kalau ada orang orang memandang remeh Kalimantan, saya pastikan yang bersangkutan kurang banyak piknik di dalam negeri

Kolaborasi Jadi Kunci Perangi Disinformasi dalam Konten Digital

Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI) Jatim berkolaborasi dengan Polda Jawa Timur, Pemprov Jatim dan Kodam V/Brawijaya berupaya bersama-sama memerangi hoaks melalui stakeholders meeting

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

TERPOPULER