Dapat Bocoran Pertanyaan Sebelum Debat, TKN Jokowi Apresiasi KPU

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf Amin, menyambut baik kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang mengirimkan terlebih dahulu sejumlah daftar pertanyaan kepada capres-cawapres, sebelum Debat Capres berlangsung.

Hal itu disampikan Sekretaris TKN, Hasto Kristiyanto menanggapi model pertanyaan terbuka yang menjadi kebijakan KPU dalam Debat Capres. Selain juga ada model pertanyaan tertutup yang nanti langsung disampaikan paslon ke paslon lainnya.

“Dengan (cara) itu kami ingin berikan program yang jelas. Berikan skala prioritas ke depan,” kata Hasto kepada wartawan di Jakarta, Ahad (6/1).

Menurut Hasto model pertanyaan terbuka dengan terlebih dahulu dikirim daftar pertanyaan sebelum debat, akan mendorong capres-cawapres memperjelas penyampaian pandangannya terkait permasalahan yang ditanyakan.


Sisi lain, lanjut Hasto, seorang pemimpin tidak hanya dinilai bagaimana cara menjawab pertanyaan dalam debat, tapi juga karakter positifi di depan publik.

BACA JUGA:  Di Acara Silaturrahmi, Sekitar 1000 Purnawirawan TNI/Polri Deklarasi Dukung Jokowi

“Pemimpin bukan hanya (bisa) jawab pemetaan (pertanyaan), tapi karakter. Dengan karakter yang baik, turun bersama rakyat, itu jadi modal utama pak Jokowi dan KH Ma’ruf,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, KPU akan mengirimkan daftar pertanyaan panelis kepada paslon, sepekan sebelum acara Debat Capres dimulai pada 17 Januari 2019.

“Ditargetkan tanggal 10 lah, pertanyaan dikirim, seminggu sebelum pelaksanaan debat,” kata Ketua KPU, Arief Budiman kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (5/1).

Daftar pertanyaan akan dibuat oleh panelis, yang disusun secara singkat. Dengan cara itu, kata Arief, peserta akan memiliki banyak waktu untuk mempelajari pertanyaan. (ARif R)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi