JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said memberi ringkasan catatan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno usai debat.

“Pak Prabowo dan Pak Sandi tahu di periode saat ini soal korupsi, penegakan hukum, HAM, dan terorisme itu menujukkan tanda-tanda agak mencemaskan,” kata Sudirman saat jumpa pers di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (17/1) malam.

Sudirman menuturkan, di periode pemerintah saat ini KPK menangkap pejabat tinggi negara, anggota DPR, dan ratusan kepala daerah. Kemudian selama empat tahun ini, janji pemerintah memperkuat KPK tak terealisasi, malah KPK terus diperlemah.

“Bahkan yang paling ekstrem adalah serangan teror kepada penyidik Novel Baswedan. Di bidang HAM muncul kasus-kasus persekusi di mana-mana. Kemudian di bidang terorisme dan penindakan yang belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

Baca juga: Tumpang Tindih Peraturan, Prabowo-Sandi Akan Gandeng Pakar Hukum

Oleh karena itu, Prabowo-Sandi ingin memberi pesan kepada masyarakat bahwa ada hal yang mesti diperbaiki dari penegakan hukum saat ini. Pasalnya, kepastian hukum yang jelas bakal mendorong investasi, perekonomian, memberikan lapangan kerja dan akhirnya masyarakat sejahtera.

“Jadi hukum kita ingin tetapkan sebagai muara sebagai hulu dari seluruh kehiduapn masyarakat melihat tadi. Pesan dari Prabowo-Sandi adalah bila beliau berdua menjadi pemimpin negara ini maka pak Prabowo dan Pak Sandi akan menjadi panglima tertinggi dalam penegakan hukum. Beliau sebut sebagai chief of law enforcement,” terang Sudirman.

“Artinya apa, betul presiden adalah kepala pemerintahan, tapi dalam urusan penegakan hukum dia harus mengambil peran mengkoordinasikan mendorong seluruh perangkat hukum supaya bekerja untuk kepentingan rakyat,” sambungnya.

Baca juga: Gerindra Kecewa Jokowi Serang Internal Partai Dalam Debat Capres

Caranya, kata Sudirman, Prabowo-Sandi akan memperkuat institusi hukum, dengan pemimpin yang bersih. Serta memberi pesan bahwa lembaga hukum tak boleh terafiliasi oleh partai politik karena bisa menimbulkan ketidakadilan hukum.

“Jika terpilih, Prabowo-Sandi berjanji ke depan bakal menjalankan peran sebagai panglima tertinggi penegakan hukum,” pungkasnya. (SU05)