“Jika tak diselesaikan masalah ini akan menggantung. Dan jika kami tidak mempersoalkan masalah ini akan jadi sampah saja,” ujarnya.

Martin mencontohkan masalah yang terjadi di Kabupaten Jombang. Ia mengklaim bahwa dari temuan yang ada, hampir 50 persen hasil perhitungannya perlu diperbaiki.

Hal yang berbeda disampaikan saksi dari PKB, Musyafak Rauf, yang juga mengusung Gus Ipul-Puti.

Musyafak Rauf mengatakan bahwa pihaknya tidak menemukan laporan yang berarti terkait kecurangan di berbagai kabupaten/kota.

“Kami mengatakan ini, karena kami juga mengirimkan saksi keseluruh TPS untuk mengawasi pemungutan suara,” katanya.

Hal lain yang menyebabkan PKB menandatangani hasil rekapitulasi KPU Jatim, dijelaskan Musyafak adalah terkait dengan pasal 158 Undang Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang mensyaratkan selisih suara untuk bisa diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Baca juga: Kalah dari Khofifah-Emil di Surabaya, Saksi Gus Ipul-Puti Tolak Tandatangan

“Syarat untuk bisa mengajukan gugatan sengketa Pilkada ke MK adalah selisih suara maksimal 0,5 persen dari suara sah yang ditetapkan KPU Jatim dalam perhitungan akhir,” jelasnya.

Dari hasil rekapitulasi KPU Jatim, selisih suara antara Khofifah-Emil dan Gus Ipul Puti lebih dari satu juta suara, dan total suara sah 19.541.232 suara. Sementara syarat ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi adalah selisih suara antar kandidat untuk provinsi dengan jumlah penduduk besar dari 12 juta adalah maksimal 0,5 persen. Artinya di Pilgub Jatim selisih maksimal adalah 97.706.

“Ini kan ada aturannya, jika selisihnya (antara paslon 1 dan 2, red) lebih enam persen, tentu tidak bisa juga dilaporkan,” pungkas Musyafak. (ARif R/Hrn)