Banyak Dikritik, KPU Ubah Format dan Mekanisme Debat Capres

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Setelah menerima banyak masukan dan kritikan dari masyarakat, seluruh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rapat pleno untuk mengevaluasi secara menyeluruh jalannya debat perdana yang digelar pada Kamis (17/1) malam lalu. Hasilnya, KPU berkomitmen memperbaiki format dan mekanisme debat menjadi lebih baik.

“Debat kedua, format dan mekanisme akan kita rancang sedemikian rupa agar memungkinkan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden menunjukkan performa, kapasitas terkait penyampaian gagasan-gagasan besar yang tercantum dalam visi, misi, program untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di D’Hotel, Jalan Sultan Agung, Jakarta Selatan, Ahad (20/1).

Wahyu menjelaskan salah satu format yang akan diubah ialah meniadakan kisi-kisi soal dari panelis kepada pasangan calon. Selain itu, kata Wahyu, durasi penyampaian visi misi dan program pasangan calon akan diperpanjang.

“Termasuk durasi akan kita perbarui karena debat pertama penyampaian visi misi dan program dari kandidat hanya tiga menit. Ini dirasa kurang sehingga mungkin akan kita tambah waktunya,” sebutnya.

Baca juga: Paslon Sering Lihat Kertas Sontekan, Fahri: KPU Menipu Kita!

Wahyu mengatakan pihaknya juga mendapat banyak kritik terkait teknis panggung pada debat perdana. Rakyat, kata dia, merasa tidak nyaman karena gaduh mengingat debat perdana dihadiri juga oleh pendukung paslon. Untuk itu, teknis panggung termasuk format yang akan diubah.

“KPU tidak melayani elite. Kami melayani rakyat, jadi tentu saja berpihak pada kepentingan rakyat untuk mendapatkan hak menonton, menyimak, mencermati debat berikutnya dengan lebih nyaman, dengan lebih leluasa,” jelasnya.

“Kalau kemudian undangan dalam arena debat terlalu gaduh maka itu akan mengurangi hak rakyat untuk dapat informasi memadai dari debat capres,” imbuhnya.

Untuk mengantisipasi kegaduhan dan kebisingan, pihaknya mempertimbangkan mengurangi jumlah pendukung yang diizinkan masuk ke arena debat. Termasuk juga mengatur tamu undangan agar lebih tertib dalam menyaksikan debat. Karena jika masyarakat terganggu dalam menyimak debat, tujuan debat tak akan tercapai.

Baca juga: Debat Capres Kedua, KPU Tak Lagi Bocorkan Kisi-Kisi Pertanyaan

“Karena debat salah satu metode kampanye yang difasilitasi KPU agar pasangan calon dapat menyampaikan visi, misi, programnya. Tetapi di lain pihak masyarakat punya hak mengetahui visi misi dan performa pasangan calon. Debat ini jadi referensi penting masyarakat pemilih untuk menggunakan hak politiknya pada Pemilu mendatang,” jelasnya.

“Kita punya komitmen debat lebih baik format dan mekanismenya, lebih substansial, lebih mengedukasi tapi menarik untuk ditonton,” lanjutnya.

KPU berencana kembali menggelar rapat koordinasi bersama tim kampanye dari dua kubu pasangan calon pada Senin (21/1) besok. Hasil evaluasi internal yang dilakukan komisioner KPU akan disampaikan kepada dua kubu.

KPU juga telah mengantongi daftar nama panelis untuk debat kedua yang bertema Energi dan Pangan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Infrastruktur.

“Kita sudah punya pilihan pakar-pakar yang dipertimbangkan dalam debat kedua sebagai panelis,” jelasnya.

Pihaknya juga mempertimbangkan adanya usulan jadwal tayang debat untuk dipercepat sehingga masyarakat di wilayah Indonesia timur bisa menyaksikan debat tidak terlalu malam.

“Media punya pertimbangan-pertimbangan agar debat ditonton lebih banyak pemirsa, dalam hal ini terkait jam tayang. Itu juga akan jadi pertimbangan kita supaya debat betul-betul bermanfaat,” pungkasnya. (SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sambut Konferwil AMSI Jatim, Begini Pesan Kapolda Jawa Timur

"Saya terima kasih teman-teman dari AMSI, mudah-mudahan bisa mengawal suplai berita kepada masyarakat dalam koridor jurnalistik yang tetap menjaga objektifitas. Saya senang sekali bisa audiensi dan bersilaturahmi," kata Irjen Fadil di Mapolda Jatim

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

PR Mendikbud Nadiem: Jadikan Mapel Sejarah Penguat Pendidikan Karakter

Setelah sempat menjadi polemik panas, informasi yang yang menyebutkan mata pelajaran (mapel) Sejarah akan dihapus dari kurikulum sekolah sudah diklarifikasi langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim

Bahagia itu Tidak Bersyarat

Bahagia adalah kata yang tidak asing bagi kita semua. Bahagia merupakan impian semua orang yang hidup di dunia ini. Bahkan tidak hanya di dunia, di Akhirat pun kita mendambakannya. Setiap waktu kita berdoa untuk meraih kebahagian ini, sayang kita tidak pernah belajar bagaimana mencari, menggapai, menemukan kebahagiaan itu.

Diabetes Melitus: Mengingkari Diagnosis Dapat Berakibat Fatal

Bermacam reaksi pasien ketika pertama kali diberitahu bahwa mereka menderita diabetes melitus. Ada pasien yang dapat memerima dengan tenang, memahaminya, ada juga yang kecewa, stress, tidak percaya, marah, tidak menerimanya, atau bahkan mengingkarinya.

Innalillahi, Indonesia Kembali Berduka Mantan Mendiknas Prof Malik Fadjar Wafat

Indonesia kembali kehilangan putra  terbaiknya, hari ini, Senin (7/9), dengan wafatnya Prof Abdul Malik Fadjar, mantan Menteri Pendidikan Nasional (2001-2004).

TERPOPULER