Ahok Akan Hadirkan Saksi Ahli dari PBNU Dalam Sidang ke-15 Hari ini

JAKARTA – Dalam persidangan ke-15 kasus penistaan agama Islam dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang akan diselenggarakan hari ini, Selasa (21/3), tim penasihat hukum Ahok akan menghadirkan beberapa saksi ahli, salah satunya dari Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU).

“Sidang lanjutan ini pemeriksaan ahli-ahli dari penasihat hukum,” kata Humphrey Djemat, anggota tim kuasa hukum Ahok di Jakarta, Selasa (21/3), sebagaimana dilansir Antara.

Dalam sidang lanjutan yang akan diselenggarakan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, tim penasihat hukum Ahok akan menghadirkan saksi ahli agama Islam, KH. Ahmad Ishomuddin, yang menjabat Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Jakarta dan dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung.

Selanjutnya, ahli bahasa yang merupakan guru besar linguistik Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, Rahayu Surtiati Hidayat, dan ahli hukum pidana yang juga dosen Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung C. Djisman Samosir.

Sementara itu, kemarin Rabu (21/3), Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftahul Akhyar menegaskan ke media bahwa kesaksian yang akan disampaikan oleh KH Ahmad Ishomuddin dalam persidangan Ahok, tidak mewakili organisasi NU.

“Mewakili dirinya sendiri. Pribadi. Jadi apapun yg disampaikan beliau besok hanya pandangan pribadi tidak mewakili NU,” ujar KH Miftahul Akhyar, Senin (20/3).

KH Akhyar juga menjelaskan bahwa Rais Aam PBNU KH Ma’aruf Amin dalam rapat jajaran pengurus Rais Syuriah menyatakan memberikan sanksi kepada KH Ahmad Ishomuddin dengan menurunkan posisinya dari Rois Syuriah PBNU menjadi Tanfidziyah.

Rais Syuriah PBNU juga sudah memberikan peringatan kepada Ishimuddin untuk tidak menjadi saksi dalam sidang kasus Ahok hari ini. Dan apabila peringatan tersebut tidak diindahkan maka PBNU akan kembali mengadakan rapat untuk memutuskan sanksi yang akan diberikan.

Sidang ke-15 akan dimulai pukul 09.00 WIB.  Arus lalu lintas di depan Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, di Jalan RM Harsono, baik yang mengarah ke Ragunan maupun Mampang Prapatan sudah ditutup polisi baik jalur umum maupun jalur Bus Transjakarta.

EDITOR: Harun S

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.