Menkeu Sri Mulyani: Indonesia Fokus Kembangkan Keuangan Sosial Syariah

NUSA DUA, SERUJI.CO.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Indonesia mulai fokus untuk tidak hanya mengembangkan industri keuangan syariah yang bersifat komersial namun juga yang bersifat sosial.

“Bagi pemerintah indonesia, produk syariah juga menjadi alat untuk menambah jenis pembiayaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional,” kata Sri Mulyani di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018 di Nusa Dua, Bali, Ahad (14/10).

Ia menilai industri keuangan syariah dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kemiskinan dan mengatasi ketidaksetaraan dengan cara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memberdayakan masyarakat berpendapatan rendah, dan membuka akses dunia usaha.

Pemanfaatan keuangan sosial syariah juga dapat diupayakan untuk mendukung pencapaian 17 indikator dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Sustainable Development Goals (SDGs).

Sri Mulyani mengatakan bahwa biaya untuk mencapai SDGs secara global mencapai 6 triliun dolar AS per tahun. Tugas besar berikutnya adalah bagaimana memperoleh pembiayaannya.

Menkeu menilai industri keuangan syariah dapat bermain dan memberikan tambahan bagi upaya pencapaian SDGs. Sukuk dipandang dapat menjadi instrumen untuk pendanaan pencapaian target SDGs.

Surat berharga syariah negara retail atau sukuk saat ini menjadi instrumen terpenting pemerintah. Total penerbitan SBSN sejak 2008 sampai dengan 12 Juli 2018 telah mencapai Rp906,1 triliun.

“Indonesia juga menggunakan sukuk retail tidak hanya untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan namun juga untuk mempromosikan inklusi keuangan,” ujar Sri Mulyani.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengemukakan bahwa prinsip keuangan syariah memiliki kecocokan dengan kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian target-target dalam SDGs.

Perry menambahkan bahwa upaya kolektif dari para pemangku kepentingan dibutuhkan untuk mendapatkan hasil pencapaian SDGs melalui keuangan sosial syariah.

“BI juga telah meluncurkan inisiatif Zakat Core Principle. Sekarang pengembangan Wakaf Core Principle juga sudah akan selesai dan akan diluncurkan,” kata Perry. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER