Utang RI Meroket Rp4.778 Triliun, Sri Mulyani: Kita Masih Lebih Hati-hati Dibanding Malaysia

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan posisi utang pemerintah hingga 31 Desember 2019 telah mencapai Rp4.778 triliun. Dibandingkan dengan posisi utang pada akhir Desember 2018 yang berada di Rp4.418 triliun, terlihat utang RI meroket sebesar Rp360 triliun.

Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan bahwa posisi utang pemerintah tersebut masih berada di level aman, karena rasionya sebesar 29,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Posisi utang pemerintah dinilai Menkeu masih jauh di bawah rasio utang terhadap PDB yang diizinkan Undang Undang sebesar 60% PDB.

Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia lebih hati-hati.

“Kita selalu menjaga rasio di sekitar 30%. Kalau dibandingkan dengan negara lain, kalau bicara defisit growth rasio utang Indonesia dibanding Filipina, Malaysia, Singapura yang rata-rata rasio utangnya di atas 50% kita masih cukup hati-hati,” kata Sri Mulyani di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/1).

Dari data yang disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman, hari ini, Selasa (7/1) di Gedung Kemenkeu Jakarta, diketahui posisi utang pemerintah akhir 2019 di Rp4.778 triliun, atau 29,8% PDB.

Dibanding posisi akhir November 2019 yang berada di Rp4.814,3 triliun, posisi utang pemerintah terlihat turun.

Rasio utang pemerintah dibanding akhir tahun 2018 yang berada di 29,98 persen PDB, juga terlihat turun menjadi 29,8 persen PDB pada akhir tahun ini. Namun, nilai nominalnya naik, dari Rp4.418 triliun menjadi Rp4,778 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, rasio utang pemerintah Malaysia sebesar 55,6% terhadap PDB, Filipina sebesar 38,9% terhadap PDB, Singapura sebesar 113,6% terhadap PDB, sedangkan negara maju rata-rata rasionya sebesar 102,0% terhadap PDB, sedangkan negara berkembang lainnya rata-rata rasio utangnya sebesar 50,6%.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Lima Macam Riba Yang Diharamkam

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.

Kemcer Di Curug Cipeteuy