JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan posisi utang pemerintah hingga 31 Desember 2019 telah mencapai Rp4.778 triliun. Dibandingkan dengan posisi utang pada akhir Desember 2018 yang berada di Rp4.418 triliun, terlihat utang RI meroket sebesar Rp360 triliun.
Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan bahwa posisi utang pemerintah tersebut masih berada di level aman, karena rasionya sebesar 29,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Posisi utang pemerintah dinilai Menkeu masih jauh di bawah rasio utang terhadap PDB yang diizinkan Undang Undang sebesar 60% PDB.
Bahkan, jika dibanding negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Filipina, jelas Sri Mulyani, pengendalian utang Indonesia lebih hati-hati.
“Kita selalu menjaga rasio di sekitar 30%. Kalau dibandingkan dengan negara lain, kalau bicara defisit growth rasio utang Indonesia dibanding Filipina, Malaysia, Singapura yang rata-rata rasio utangnya di atas 50% kita masih cukup hati-hati,” kata Sri Mulyani di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (7/1).
Dari data yang disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman, hari ini, Selasa (7/1) di Gedung Kemenkeu Jakarta, diketahui posisi utang pemerintah akhir 2019 di Rp4.778 triliun, atau 29,8% PDB.
Dibanding posisi akhir November 2019 yang berada di Rp4.814,3 triliun, posisi utang pemerintah terlihat turun.
Rasio utang pemerintah dibanding akhir tahun 2018 yang berada di 29,98 persen PDB, juga terlihat turun menjadi 29,8 persen PDB pada akhir tahun ini. Namun, nilai nominalnya naik, dari Rp4.418 triliun menjadi Rp4,778 triliun.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, rasio utang pemerintah Malaysia sebesar 55,6% terhadap PDB, Filipina sebesar 38,9% terhadap PDB, Singapura sebesar 113,6% terhadap PDB, sedangkan negara maju rata-rata rasionya sebesar 102,0% terhadap PDB, sedangkan negara berkembang lainnya rata-rata rasio utangnya sebesar 50,6%.
