Petugas KPPS Meninggal Dunia di Sumbar Bertambah Menjadi Enam Orang

PADANG, SERUJI.CO.ID – Enam petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia pasca-pemilu legislatif dan Presiden 2019 di Sumatera Barat.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit di Padang, Sabtu (11/5), keenam petugas tersebut meninggal diduga karena faktor kelelahan yang menjadi pemicu penyebab meninggalnya petugas tersebut.

“Selain itu kami juga mencatat sebanyak 108 orang saat ini mengalami sakit,” kata dia.

Ia merincikan keenam petugas KPPS yang meninggal adalah Irianto (57) yang meninggal pada 1 Mei 2019 di Kabupaten Padang Pariaman, kedua Doni meninggal pada 2 Mei 2019 di RSUD Parit Malintang.

Ketiga, Andesal yang meninggal pada 26 April 2019 di Desa Aja Gadang Pasaman. Keempat Ari Akbar (25) meninggal setelah mengalami demam dan nyeri di dada pada 28 April 2019 di Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam.

Setelah itu Nurhatika (20) yang meninggal pada 22 April 2019 yang mengeluhkan sakit perut di Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

Kemudian Yaldianto (43) di Nagari Kayu Jao Kecamatan Guning Talang yang meninggal dunia karena mengalami gastritis dan hemiparese sinitra.

“Kemarin baru empat yang meninggal dan sekarang bertambah jadi enam orang,” katanya.

Ia mengatakan keenam petugas memiliki penyakit dan ditambah dengan beban pekerjaan yang berat serta stres sehingga membuat kondisi mereka menurun.

Ia telah berkoordinasi dengan KPU Sumbar terkait enam orang ini dan KPU menyatakan akan memberikan santunan kepada pihak keluarga sebesar Rp36 juta bagi yang meninggal dunia.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemprov Sumbar menurunkan tenaga kesehatan dalam proses Rekapitulasi Suara oleh KPU Sumbar di Hotel Pangeran Beach.

“Kita berharap tidak ada lagi korban yang meninggal dunia dan diharapkan dengan adanya fasilitas kesehatan di lokasi ini hendaknya dapat mencegah jatuhnya korban lebih banyak lagi,” katanya.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Saldo Rekening Anda Tiba-Tiba Berkurang/Bertambah? Begini Penjelasan Bank Mandiri

Sejak pagi tadi, Sabtu (20/7) beberapa nasabah Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengeluhkan saldo di rekeningnya tiba-tiba berubah. Ada yang saldonya berkurang bahkan jadi nol, ada juga yang tiba-tiba bertambah.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.