KPU Sumut Akan Lanjutkan Pleno Rekapitulasi Suara Pada Tanggal 12 Mei

MEDAN, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara akan melanjutkan kembali rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu 2019 tingkat provinsi pada Ahad (12/5).

“Rencananya rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara lanjutan itu kami gelar di Hotel Santika Medan,” kata Ketua KPU Sumut Yulhasni di Medan, Sabtu (11/5).

Ia menyampaikan beberapa alasan mengapa rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara lanjutan tersebut digelar Ahad (12/5), yakni karena rekapitulasi Kabupaten Nias Selatan baru selesai pada 10 Mei 2019 malam karena adanya rekomendasi Bawaslu Nias Selatan.

Artinya juga para komisioner KPU Nias Selatan baru bisa berangkat ke Medan 11 Mei 2019.

Kemudian rekapitulasi di Kabupaten Deli Serdang masih berlangsung sampai 12 Mei 2019 karena masih menyisakan 557 TPS yang masih dihitung di Kecamatan Percut Sei Tuan.

Rekapitulasi Kota Medan diperkirakan selesai 10 Mei 2019 malam dan penyerahan ke KPU Sumut akan dilakukan 11 Mei 2019.

“Kemudian adanya rekomendasi Bawaslu Sumut terhadap rekapitulasi di Kabupaten Nias yang sampai sekarang masih berproses di Kabupaten Nias. Jadi itu lah beberapa alasan kami menggelar rekapitulasi lanjutan Minggu 12 Mei besok,” katanya.

Sebelumnya ia juga menyampaikan partisipasi pemilih dalam pemilu serentak yang digelar 17 April 2019 lalu untuk Sumatera Utara mencapai 79,91 persen atau melampaui target nasional sebesar 77,5 persen.

“Pilpres tahun 2014 tingkat partisipasi pemilih hanya 69 persen. Kalau kali ini mencapai 79,91 persen bahkan melewati target nasional yang hanya 77,5 persen,” katanya.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing. Mulai dari urusan remeh temeh seperti semir sepatu dan jarum jahit sampai urusan canggih-canggih seperti pesawat terbang dan gadged.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Indonesia Darurat Keadilan