Permintaan Legalisir KK dan Akta Kelahiran di Jember Membeludak

JEMBER, SERUJI.CO.ID – Permintaan legalisir kartu keluarga (KK) dan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember, Jawa Timur membeludak karena diperlukan untuk persyaratan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di wilayah setempat.

Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dispendukcapil Jember, Yhoni Restiawan, Senin (17/6), mengatakan membeludaknya antrean layanan legalisir akta dan KK sebenarnya sudah terjadi sejak pertama masuk kerja setelah libur Lebaran 2019.

“Legalisir KK dan akta tidak bisa dilakukan di tingkat desa ataupun kelurahan karena yang membubuhkan tanda tangan di KK dan akta adalah Kepala Dispendukcapil, sehingga legalisir harus dilakukan di Kantor Dispendukcapil,” tuturnya di Jember.

Ia mengatakan, untuk itu Dispendukcapil sudah melakukan antisipasi dengan membeludaknya warga yang meminta legalisir dengan menyiapkan dua jalur yang disediakan khusus bagi masyarakat yang mengurus legalisir KK dan akta kelahiran baik di ruang pelayanan pencatatan sipil maupun di teras.

“Saya imbau masyarakat tidak hanya membawa fotokopi KK dan akta yang hendak dilegalisir saja, tapi juga harus membawa aslinya, agar proses legalisir cepat selesai,” katanya.

Salah satu warga yang antre legalisir KK dan akte di Dispendukcapil Jember, Jumiati mengaku harus datang pagi-pagi ke Kantor Dispendukcapil Jember untuk mengurus persyaratan PPDB karena anaknya mau mendaftar di SMP.

“Banyak orang tua siswa mengeluh karena harus antre panjang di Dispendukcapil Jember hanya untuk melegalisir KK dan akta, namun sebagian wali murid melegalisir di kelurahan atau desa yang lebih cepat,” ujarnya.

Sistem PPDB untuk TK dan SD di Kabupaten Jember menggunakan sistem zonasi dengan menggunakan dua jalur jalur utama yakni perpindahan orang tua sebesar 10 persen dan jalur zonasi sebesar 90 persen.

Sedangkan PPDB SMP tetap menggunakan sistem zonasi dengan menggunakan 3 jalur plus yakni jalur perpindahan orang tua sebesar 5 persen, jalur prestasi sebesar 5 persen, jalur zonasi murni secara dalam jaringan (daring) sebesar 90 persen, dan jalur tambahan kelas olahraga.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Kemcer Di Curug Cipeteuy

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....