Permintaan Legalisir KK dan Akta Kelahiran di Jember Membeludak

JEMBER, SERUJI.CO.ID – Permintaan legalisir kartu keluarga (KK) dan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember, Jawa Timur membeludak karena diperlukan untuk persyaratan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di wilayah setempat.

Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dispendukcapil Jember, Yhoni Restiawan, Senin (17/6), mengatakan membeludaknya antrean layanan legalisir akta dan KK sebenarnya sudah terjadi sejak pertama masuk kerja setelah libur Lebaran 2019.

“Legalisir KK dan akta tidak bisa dilakukan di tingkat desa ataupun kelurahan karena yang membubuhkan tanda tangan di KK dan akta adalah Kepala Dispendukcapil, sehingga legalisir harus dilakukan di Kantor Dispendukcapil,” tuturnya di Jember.

Ia mengatakan, untuk itu Dispendukcapil sudah melakukan antisipasi dengan membeludaknya warga yang meminta legalisir dengan menyiapkan dua jalur yang disediakan khusus bagi masyarakat yang mengurus legalisir KK dan akta kelahiran baik di ruang pelayanan pencatatan sipil maupun di teras.

“Saya imbau masyarakat tidak hanya membawa fotokopi KK dan akta yang hendak dilegalisir saja, tapi juga harus membawa aslinya, agar proses legalisir cepat selesai,” katanya.

Salah satu warga yang antre legalisir KK dan akte di Dispendukcapil Jember, Jumiati mengaku harus datang pagi-pagi ke Kantor Dispendukcapil Jember untuk mengurus persyaratan PPDB karena anaknya mau mendaftar di SMP.

“Banyak orang tua siswa mengeluh karena harus antre panjang di Dispendukcapil Jember hanya untuk melegalisir KK dan akta, namun sebagian wali murid melegalisir di kelurahan atau desa yang lebih cepat,” ujarnya.

Sistem PPDB untuk TK dan SD di Kabupaten Jember menggunakan sistem zonasi dengan menggunakan dua jalur jalur utama yakni perpindahan orang tua sebesar 10 persen dan jalur zonasi sebesar 90 persen.

Sedangkan PPDB SMP tetap menggunakan sistem zonasi dengan menggunakan 3 jalur plus yakni jalur perpindahan orang tua sebesar 5 persen, jalur prestasi sebesar 5 persen, jalur zonasi murni secara dalam jaringan (daring) sebesar 90 persen, dan jalur tambahan kelas olahraga.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

“Tuhan Baru” Bernama Seks Bebas