Permintaan Legalisir KK dan Akta Kelahiran di Jember Membeludak

JEMBER, SERUJI.CO.ID – Permintaan legalisir kartu keluarga (KK) dan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember, Jawa Timur membeludak karena diperlukan untuk persyaratan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di wilayah setempat.

Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dispendukcapil Jember, Yhoni Restiawan, Senin (17/6), mengatakan membeludaknya antrean layanan legalisir akta dan KK sebenarnya sudah terjadi sejak pertama masuk kerja setelah libur Lebaran 2019.

“Legalisir KK dan akta tidak bisa dilakukan di tingkat desa ataupun kelurahan karena yang membubuhkan tanda tangan di KK dan akta adalah Kepala Dispendukcapil, sehingga legalisir harus dilakukan di Kantor Dispendukcapil,” tuturnya di Jember.

Ia mengatakan, untuk itu Dispendukcapil sudah melakukan antisipasi dengan membeludaknya warga yang meminta legalisir dengan menyiapkan dua jalur yang disediakan khusus bagi masyarakat yang mengurus legalisir KK dan akta kelahiran baik di ruang pelayanan pencatatan sipil maupun di teras.


“Saya imbau masyarakat tidak hanya membawa fotokopi KK dan akta yang hendak dilegalisir saja, tapi juga harus membawa aslinya, agar proses legalisir cepat selesai,” katanya.

BACA JUGA:  NU Jatim Prediksi Idul Fitri Tahun Ini Sama

Salah satu warga yang antre legalisir KK dan akte di Dispendukcapil Jember, Jumiati mengaku harus datang pagi-pagi ke Kantor Dispendukcapil Jember untuk mengurus persyaratan PPDB karena anaknya mau mendaftar di SMP.

“Banyak orang tua siswa mengeluh karena harus antre panjang di Dispendukcapil Jember hanya untuk melegalisir KK dan akta, namun sebagian wali murid melegalisir di kelurahan atau desa yang lebih cepat,” ujarnya.

Sistem PPDB untuk TK dan SD di Kabupaten Jember menggunakan sistem zonasi dengan menggunakan dua jalur jalur utama yakni perpindahan orang tua sebesar 10 persen dan jalur zonasi sebesar 90 persen.

Sedangkan PPDB SMP tetap menggunakan sistem zonasi dengan menggunakan 3 jalur plus yakni jalur perpindahan orang tua sebesar 5 persen, jalur prestasi sebesar 5 persen, jalur zonasi murni secara dalam jaringan (daring) sebesar 90 persen, dan jalur tambahan kelas olahraga.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi