Kemenpan RB Gelar Sosialisasi Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik di Ponorogo

PONOROGO, SERUJI.CO.ID – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengadakan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomer 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) di Sasana Praja Ponorogo, Selasa (2/4).

Wakil Bupati Ponorogo, Soedjarno dan seluruh Kepala Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Ponorogo hadir dalam sosialisasi Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 2 Oktober 2018 tersebut.

SPBE atau yang juga dikenal sebagai e-government dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja Pemerintah, sehingga dapat mengoptimalkan kualitas pelayanan publik.

Perpres yang draftnya telah disusun sejak tahun 2006 yang lalu tersebut, merupakan payung hukum bagi pemerintah dalam menerapkan SPBE atau e-government.

Ponorogo Berkategori Kurang Baik dalam Penerapan e-government

Sosialisasi SPBE oleh Kemenpan RB dihadiri oleh seluruh Kepala SKPD Ponorogo. (foto:Yanuar A/SERUJI)

“Sebelum munculnya Perpres Nomer 95 Tahun 2018, sebenarnya telah ada beberapa daerah yang merintis dan menerapkan e-government, tapi kurang terintegrasi dan kurang terlindungi payung hukum,” terang Wakil Bupati Ponorogo Soedjarno.

Dari hasil evaluasi Kemenpan RB, untuk daerah Jawa Timur hanya Surabaya dan Banyuwangi yang berkategori baik dalam penerapan SPBE. Sedangkan kota dan kabupaten lain, termasuk Ponorogo, mendapat kategori kurang.

Menurut Soedjarno, kurangnya SDM IT yang kompeten adalah kendala utama penerapan SPBE di Ponorogo.

“Selama ini di daerah yang sudah menerapkan e-government, mereka memiliki SDM IT yang memadai. Jadi bisa dibilang, SDM adalah faktor yang penting untuk menerapkan e-government. Untuk Ponorogo, kita masih kekurangan SDM,” kata Soedjarno.

Diungkapkan Soedjarno, perekrutan SDM sangat krusial dilakukan, karena selama ini Ponorogo menggunakan konsultan IT untuk menangani permasalahan e-governmen yang muncul.

“Kita tidak selamanya bisa begitu, kita harus mempunyai SDM sendiri yang mampu menangani masalah-masalah yang ada. SDM ini bisa non-PNS, tapi manajemen harus tetap oleh Pemkab,” ujarnya.

Ponorogo Perlu Bangun Tim SPBE Yang Fokus Membangun Sistem E-government

Sementara itu, menurut narasumber kegiatan dari Kemenpan RB, Hamzah Fansuri, Ponorogo perlu membangun tim SPBE yang akan fokus pada pembangunan sistem e-government di Ponorogo.

“Di Ponorogo perlu dibentuk tim SPBE. Pembangunan aplikasi dan infrastruktur IT yang terintegrasi sangat penting untuk jalannya SPBE,” ujar Hamzah Fansuri.

Selain dua hal tersebut, kata Hamzah, ada beberapa hal lagi yang perlu diperhatikan dalam menyelanggarakan SPBE.

“Seperti tata kelola SPBE, manajemen SPBE, audit TIK, pemantauan dan evaluasi,” tukas Kepala Sub Bidang Analisis Kebijakan Penerapan SPBE Kemenpan RB ini.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE di daerah akan dilakukan dalam rentang 2 tahun sekali. Hasil dari evaluasi akan diolah dan hasilnya kemudian direkomendasikan ke instansi-intansi terkait.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bantahan Survei Kompas, Filsafat Ilmu dan Kisah Angsa Hitam

Cara saya berterima kasih kepada Kompas justru memujinya ketika benar dan mengkritiknya ketika salah. Dan saya berkesimpulan dengan ilmu yang saya pelajari, Kompas telah salah menarik kesimpulan dalam publikasi surveinya di bulan Maret 2019.

Demikian Mudah Dikenali Sebagai Hoaks, Info 7 Kontainer Surat Suara Masih Telan “Korban”

Yang membuat saya heran, kenapa para politisi, terutama yang menyebarkan info hoaks ini di akun media sosial (walau dalam bentuk tanya sekalipun) tidak mengenali bahwa info ini adalah hoaks?

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.