Hingga Februari, 320 TKI Ilegal Asal Jawa Timur Dideportasi

SURABAYA – Sebanyak 320 tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Jawa Timur telah dideportasi oleh pemerintah Malaysia. Mereka dipulangkan karena tidak mempunyai dokumen resmi selama mencari nafkah di Negeri Jiran.

“Saya mendapat laporan, hingga awal Februari 2017 sudah 320 orang yang dipulangkan dari Malaysia ke Indonesia,” ujar Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf kepada wartawan di Surabaya, Minggu (12/2).

Sebagai pembanding, pada 2015 sekitar 8.000 lebih orang TKI ilegal juga dideportasi dari Malaysia. Sedangkan 2016 turun menjadi 6.000 orang lebih.

Menurut dia, angka tersebut tergolong cukup tinggi. Diharapkan masyarakat semakin sadar bahwa bekerja di luar negeri tanpa dibekali dokumen resmi dipastikan dipulangkan paksa oleh negara yang bersangkutan.

“Kalau dulu mungkin ada kesempatan, tapi sekarang dan ke depan jangan harap bisa bekerja ilegal di sana karena akan lebih ketat,” ucap Gus Ipul, sapaan akrabnya.

Karena itulah, orang nomor dua di Pemprov Jatim tersebut berharap, para calon tenaga kerja yang akan mencari penghasilan di luar negeri mengurus dokumen lengkap sesuai prosedur berlaku. Selain tidak terancam deportasi, kata dia, bagi TKI yang bekerja di luar negeri akan dibekali pengetahuan maupun pelatihan sehingga menjadi tenaga yang ahli dan terampil nantinya.

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal era Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama tersebut meminta sejumlah kejadian dan peristiwa yang terjadi selama ini menjadi bahan evaluasi serta menyadarkan calon TKI ilegal. Seperti dimasukkan penjara hingga kecelakaan akibat kapal tenggelam di laut.

“Lihat bagaimana saudara-saudara kita di sana yang tertangkap petugas karena tak memiliki dokumen. Bahkan mereka yang meninggal karena kecelakaan saat melintasi laut ketika menyeberang. Kami tak ingin terjadi lagi dan Pemerintah berjanji akan memperhatikannya,” katanya seperti dikabarkan antara.co.id.

Terhadap pihak-pihak yang memproses pemberangkatan TKI tanpa dokumen ini, Gus Ipul meminta tak mengulanginya karena melawan aturan dan aparat pasti bertindak tegas.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER