Guru dan Perwakilan dari SMP Swasta Demo di Balai Kota

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Ratusan guru dan perwakilan SMP swasta yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP swasta melakukan demonstrasi di Balai Kota Surabaya, Jatim, Selasa (2/7), memprotes sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang merugikan sekolah swasta.

“Carut marut pendidikan di Kota Surabaya sebenarnya sudah berlangsung selama 3 tahun, dimana aturan yang dibuat Dinas Pendidikan Surabaya tidak melibatkan SMP Swasta dalam pengambilan keputusan. Kondisi SMP Swasta mengalami ketimpangan,” kata Ketua MKKS SMP Swasta Surabaya, Erwin Darmogo.

Ratusan guru itu juga membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan “Sekolah Swasta Tuntut Keadilan”, “Murid Swasta Habis Ditarik Sekolah Negeri”, “Bu Wali, Dengar Keluhan kami”.

Salah satu perwakilan guru swasta dari Perguruan Muhammadiyah mengatakan sekolah swasta mengeluh saat ini mereka tidak dapat murid. Dari semula dapat 5 kelas kini 1 kelas. Sementara pagu SMP negeri, dari pagu 325 menjadi 521.


“Sebaiknya Pak Ikhsan (Kepala Dinas Pendidikan Surabaya) mundur. Pak Ikhsan bikin komitmen mundur sekarang juga,” kata Imam Safari.

Menurut Erwin Darmogo, sekolah swasta adalah institusi yang dikelola oleh masyarakat yang dijamin Undang-Undang yang terbukti bertahun-tahun telah banyak berjasa kepada pemerintah dalam rangka membantu pelayanan wajib dasar yaitu pelayanan Pendidikan.

Ia mengatakan, sampai hari ini pun Pemkot Surabaya masih membutuhkan peran sekolah swasta dalam menuntaskan kewajibannya kepada warga kota. Terbukti kurang lebih dari setengah jumlah anak usia sekolah tidak seluruhnya mampu ditampung oleh sekolah negeri, mereka berada dalam asuhan sekolah swasta.

Anehnya, SMP swasta bukannya malah dihargai jerih payahnya, dibina dan dilindungi eksistensinya oleh dinas pendidikan akan tetapi semakin hari kebijakan yang dibuat semakin memperburuk kondisi SMP swasta.

Menurutnya, tidak kurang dalam 3 tahun terakhir ini kebijakan Dispendik cukup merepotkan SMP swasta, mulai dari rapor daring yang rumit dan menyita waktu, kebijakan mitra warga yang merugikan swasta, dan utamanya PPDB baik PPDB Danem maupun PPDB zonasi yang selalu melanggar Permendikbud yang berdampak pada berkurangnya siswa di SMP swasta.

BACA JUGA:  Santri Sakit Massal, Dinkes Pamekasan Lanjutkan Imunisasi Difteri

Erwin Darmogo menuturkan, hingga saat ini masih 30 persen seluruh total pagu sekolah swasta yang terisi. “Kebutuhan siswa kami adalah sekitar 23.000. Kini masih sekitar 16.000. Tapi itu tidak merata karena ada sekolah yang saat ini hanya mendapat 5 siswa baru,” kata Erwin.

Ia mengatakan bahwa kondisi itu akibat kebijakan Dipendik Surabaya yang menambah pagu SMP Negeri dari pagu semula 16.000 ditambah menjadi 25.000. “Ini berdampak serius pada SMP swasta,” katanya.

Menurutnya, SMP swasta selama 3 tahun terakhir berusaha untuk menahan diri dan berharap mendapatkan kebijakan yang lebih adil dari kepala Dispendik. Akan tetapi justru pada PPDB Zonasi 2019, yang di dalam Permendikbud-nya ada secercah harapan bagi kelangsungan hidup SMP swasta juga dilanggar aturannya dengan bermacam dalih yang tidak relevan.

Ia mengatakan, Dinas Pendidikan diduga tidak mengelola pelaksanaan PPDB zonasi dengan baik yang berakibat pada dilanggarnya jumlah pagu yang telah ditetapkan oleh Mendikbud dan kesepakatan bersama antara Dispendik, DPRD Kota Surabaya, MKKS SMP Swasta pada 27 April 2019.

“Kami menyadari sepenuhnya bahwa matinya SMP swasta akan dapat berdampak sosial yang panjang di antaranya sulitnya guru-guru yang telah tersertifikasi untuk dapat menunaikan kewajiban minimalnya dalam jumlah jam mengajar, adanya PHK guru besar-besaran dan tutupnya SMP swasta, yang mengakibatkan kerugian materiil dan non materiil yang tidak sedikit di masyarakat,” katanya.

Sejumlah perwakilan guru SMP swasta tersebut akhirnya ditemui Kepala Badan Penangulangan Bencana (BPB) Linmas Surabaya Edi Christijanto dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi