Guru dan Perwakilan dari SMP Swasta Demo di Balai Kota

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Ratusan guru dan perwakilan SMP swasta yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP swasta melakukan demonstrasi di Balai Kota Surabaya, Jatim, Selasa (2/7), memprotes sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang merugikan sekolah swasta.

“Carut marut pendidikan di Kota Surabaya sebenarnya sudah berlangsung selama 3 tahun, dimana aturan yang dibuat Dinas Pendidikan Surabaya tidak melibatkan SMP Swasta dalam pengambilan keputusan. Kondisi SMP Swasta mengalami ketimpangan,” kata Ketua MKKS SMP Swasta Surabaya, Erwin Darmogo.

Ratusan guru itu juga membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan “Sekolah Swasta Tuntut Keadilan”, “Murid Swasta Habis Ditarik Sekolah Negeri”, “Bu Wali, Dengar Keluhan kami”.

Salah satu perwakilan guru swasta dari Perguruan Muhammadiyah mengatakan sekolah swasta mengeluh saat ini mereka tidak dapat murid. Dari semula dapat 5 kelas kini 1 kelas. Sementara pagu SMP negeri, dari pagu 325 menjadi 521.

“Sebaiknya Pak Ikhsan (Kepala Dinas Pendidikan Surabaya) mundur. Pak Ikhsan bikin komitmen mundur sekarang juga,” kata Imam Safari.

Menurut Erwin Darmogo, sekolah swasta adalah institusi yang dikelola oleh masyarakat yang dijamin Undang-Undang yang terbukti bertahun-tahun telah banyak berjasa kepada pemerintah dalam rangka membantu pelayanan wajib dasar yaitu pelayanan Pendidikan.

Ia mengatakan, sampai hari ini pun Pemkot Surabaya masih membutuhkan peran sekolah swasta dalam menuntaskan kewajibannya kepada warga kota. Terbukti kurang lebih dari setengah jumlah anak usia sekolah tidak seluruhnya mampu ditampung oleh sekolah negeri, mereka berada dalam asuhan sekolah swasta.

Anehnya, SMP swasta bukannya malah dihargai jerih payahnya, dibina dan dilindungi eksistensinya oleh dinas pendidikan akan tetapi semakin hari kebijakan yang dibuat semakin memperburuk kondisi SMP swasta.

Menurutnya, tidak kurang dalam 3 tahun terakhir ini kebijakan Dispendik cukup merepotkan SMP swasta, mulai dari rapor daring yang rumit dan menyita waktu, kebijakan mitra warga yang merugikan swasta, dan utamanya PPDB baik PPDB Danem maupun PPDB zonasi yang selalu melanggar Permendikbud yang berdampak pada berkurangnya siswa di SMP swasta.

Erwin Darmogo menuturkan, hingga saat ini masih 30 persen seluruh total pagu sekolah swasta yang terisi. “Kebutuhan siswa kami adalah sekitar 23.000. Kini masih sekitar 16.000. Tapi itu tidak merata karena ada sekolah yang saat ini hanya mendapat 5 siswa baru,” kata Erwin.

Ia mengatakan bahwa kondisi itu akibat kebijakan Dipendik Surabaya yang menambah pagu SMP Negeri dari pagu semula 16.000 ditambah menjadi 25.000. “Ini berdampak serius pada SMP swasta,” katanya.

Menurutnya, SMP swasta selama 3 tahun terakhir berusaha untuk menahan diri dan berharap mendapatkan kebijakan yang lebih adil dari kepala Dispendik. Akan tetapi justru pada PPDB Zonasi 2019, yang di dalam Permendikbud-nya ada secercah harapan bagi kelangsungan hidup SMP swasta juga dilanggar aturannya dengan bermacam dalih yang tidak relevan.

Ia mengatakan, Dinas Pendidikan diduga tidak mengelola pelaksanaan PPDB zonasi dengan baik yang berakibat pada dilanggarnya jumlah pagu yang telah ditetapkan oleh Mendikbud dan kesepakatan bersama antara Dispendik, DPRD Kota Surabaya, MKKS SMP Swasta pada 27 April 2019.

“Kami menyadari sepenuhnya bahwa matinya SMP swasta akan dapat berdampak sosial yang panjang di antaranya sulitnya guru-guru yang telah tersertifikasi untuk dapat menunaikan kewajiban minimalnya dalam jumlah jam mengajar, adanya PHK guru besar-besaran dan tutupnya SMP swasta, yang mengakibatkan kerugian materiil dan non materiil yang tidak sedikit di masyarakat,” katanya.

Sejumlah perwakilan guru SMP swasta tersebut akhirnya ditemui Kepala Badan Penangulangan Bencana (BPB) Linmas Surabaya Edi Christijanto dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Negeri Bohong

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER