Guru dan Perwakilan dari SMP Swasta Demo di Balai Kota

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Ratusan guru dan perwakilan SMP swasta yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP swasta melakukan demonstrasi di Balai Kota Surabaya, Jatim, Selasa (2/7), memprotes sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang merugikan sekolah swasta.

“Carut marut pendidikan di Kota Surabaya sebenarnya sudah berlangsung selama 3 tahun, dimana aturan yang dibuat Dinas Pendidikan Surabaya tidak melibatkan SMP Swasta dalam pengambilan keputusan. Kondisi SMP Swasta mengalami ketimpangan,” kata Ketua MKKS SMP Swasta Surabaya, Erwin Darmogo.

Ratusan guru itu juga membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan “Sekolah Swasta Tuntut Keadilan”, “Murid Swasta Habis Ditarik Sekolah Negeri”, “Bu Wali, Dengar Keluhan kami”.

Salah satu perwakilan guru swasta dari Perguruan Muhammadiyah mengatakan sekolah swasta mengeluh saat ini mereka tidak dapat murid. Dari semula dapat 5 kelas kini 1 kelas. Sementara pagu SMP negeri, dari pagu 325 menjadi 521.

“Sebaiknya Pak Ikhsan (Kepala Dinas Pendidikan Surabaya) mundur. Pak Ikhsan bikin komitmen mundur sekarang juga,” kata Imam Safari.

Menurut Erwin Darmogo, sekolah swasta adalah institusi yang dikelola oleh masyarakat yang dijamin Undang-Undang yang terbukti bertahun-tahun telah banyak berjasa kepada pemerintah dalam rangka membantu pelayanan wajib dasar yaitu pelayanan Pendidikan.

Ia mengatakan, sampai hari ini pun Pemkot Surabaya masih membutuhkan peran sekolah swasta dalam menuntaskan kewajibannya kepada warga kota. Terbukti kurang lebih dari setengah jumlah anak usia sekolah tidak seluruhnya mampu ditampung oleh sekolah negeri, mereka berada dalam asuhan sekolah swasta.

Anehnya, SMP swasta bukannya malah dihargai jerih payahnya, dibina dan dilindungi eksistensinya oleh dinas pendidikan akan tetapi semakin hari kebijakan yang dibuat semakin memperburuk kondisi SMP swasta.

Menurutnya, tidak kurang dalam 3 tahun terakhir ini kebijakan Dispendik cukup merepotkan SMP swasta, mulai dari rapor daring yang rumit dan menyita waktu, kebijakan mitra warga yang merugikan swasta, dan utamanya PPDB baik PPDB Danem maupun PPDB zonasi yang selalu melanggar Permendikbud yang berdampak pada berkurangnya siswa di SMP swasta.

Erwin Darmogo menuturkan, hingga saat ini masih 30 persen seluruh total pagu sekolah swasta yang terisi. “Kebutuhan siswa kami adalah sekitar 23.000. Kini masih sekitar 16.000. Tapi itu tidak merata karena ada sekolah yang saat ini hanya mendapat 5 siswa baru,” kata Erwin.

Ia mengatakan bahwa kondisi itu akibat kebijakan Dipendik Surabaya yang menambah pagu SMP Negeri dari pagu semula 16.000 ditambah menjadi 25.000. “Ini berdampak serius pada SMP swasta,” katanya.

Menurutnya, SMP swasta selama 3 tahun terakhir berusaha untuk menahan diri dan berharap mendapatkan kebijakan yang lebih adil dari kepala Dispendik. Akan tetapi justru pada PPDB Zonasi 2019, yang di dalam Permendikbud-nya ada secercah harapan bagi kelangsungan hidup SMP swasta juga dilanggar aturannya dengan bermacam dalih yang tidak relevan.

Ia mengatakan, Dinas Pendidikan diduga tidak mengelola pelaksanaan PPDB zonasi dengan baik yang berakibat pada dilanggarnya jumlah pagu yang telah ditetapkan oleh Mendikbud dan kesepakatan bersama antara Dispendik, DPRD Kota Surabaya, MKKS SMP Swasta pada 27 April 2019.

“Kami menyadari sepenuhnya bahwa matinya SMP swasta akan dapat berdampak sosial yang panjang di antaranya sulitnya guru-guru yang telah tersertifikasi untuk dapat menunaikan kewajiban minimalnya dalam jumlah jam mengajar, adanya PHK guru besar-besaran dan tutupnya SMP swasta, yang mengakibatkan kerugian materiil dan non materiil yang tidak sedikit di masyarakat,” katanya.

Sejumlah perwakilan guru SMP swasta tersebut akhirnya ditemui Kepala Badan Penangulangan Bencana (BPB) Linmas Surabaya Edi Christijanto dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Sambut Konferwil AMSI Jatim, Begini Pesan Kapolda Jawa Timur

"Saya terima kasih teman-teman dari AMSI, mudah-mudahan bisa mengawal suplai berita kepada masyarakat dalam koridor jurnalistik yang tetap menjaga objektifitas. Saya senang sekali bisa audiensi dan bersilaturahmi," kata Irjen Fadil di Mapolda Jatim

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

PR Mendikbud Nadiem: Jadikan Mapel Sejarah Penguat Pendidikan Karakter

Setelah sempat menjadi polemik panas, informasi yang yang menyebutkan mata pelajaran (mapel) Sejarah akan dihapus dari kurikulum sekolah sudah diklarifikasi langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim

Bahagia itu Tidak Bersyarat

Bahagia adalah kata yang tidak asing bagi kita semua. Bahagia merupakan impian semua orang yang hidup di dunia ini. Bahkan tidak hanya di dunia, di Akhirat pun kita mendambakannya. Setiap waktu kita berdoa untuk meraih kebahagian ini, sayang kita tidak pernah belajar bagaimana mencari, menggapai, menemukan kebahagiaan itu.

Diabetes Melitus: Mengingkari Diagnosis Dapat Berakibat Fatal

Bermacam reaksi pasien ketika pertama kali diberitahu bahwa mereka menderita diabetes melitus. Ada pasien yang dapat memerima dengan tenang, memahaminya, ada juga yang kecewa, stress, tidak percaya, marah, tidak menerimanya, atau bahkan mengingkarinya.

Innalillahi, Indonesia Kembali Berduka Mantan Mendiknas Prof Malik Fadjar Wafat

Indonesia kembali kehilangan putra  terbaiknya, hari ini, Senin (7/9), dengan wafatnya Prof Abdul Malik Fadjar, mantan Menteri Pendidikan Nasional (2001-2004).

TERPOPULER

Cerita Hamzah Izzulhaq, Pengusaha di Bidang Pendidikan Yang Sukses di Usia Muda

Meski terbilang sukses di usia muda, nyatanya perjuangan Hamzah Izzulhaq tidaklah mudah.

Lima Macam Riba Yang Diharamkam