PEKALONGAN, SERUJI.CO.ID – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada Rabu (12/6), memeriksa jalan yang rusak di sepanjang jalur penghubung Kota Pekalongan dengan Kabupaten Pekalongan.
Dalam peninjauan yang dilakukan usai menghadiri serangkaian acara Syawalan di Kota Pekalongan itu, Gubernur mengecek kondisi Jalan KH Samanhudi di Kelurahan Karangjompo, Kecamatan Tirto, Kota Pekalongan.
Di sana, warga menghampiri Gubernur dan rombongan, mengeluhkan kerusakan jalan di daerah mereka yang tidak segera ditangani. Di antara warga yang menyampaikan keluhan ke Gubernur, ada seorang warga yang tampak marah karena daerahnya sering terkena banjir rob dan jalannya rusak.
Warga tersebut mempersoalkan penanganan jalan rusak oleh pemerintah daerah setempat yang menurutnya asal-asalan, hanya diuruk dengan batu dan tanah saja.
“Ini gimana Pak Gubernur, tanggung jawab pemerintah mana, jalan hanya diuruk batu. Saluran air penuh sampah, rob juga terus menggenangi pemukiman kami,” katanya.
Menanggapi keluhan terkait kerusakan jalan itu, Gubernur Ganjar kemudian mengajak warga untuk bermusyawarah.
“Cara menyelesaikan masalah itu dengan musyawarah, bukan marah-marah,” ujar Ganjar.
Gubernur Ganjar mengatakan bahwa warga yang tinggal di kawasan itu memang sering mengeluhkan jalan yang rusak maupun permukiman yang tergenang akibat banjir rob dan limpasan air dari Sungai Widuri Pacar.
“Sementara jalan diuruk dulu karena untuk menangani jalan ini harus membuat talut sungai dan membendung air laut agar tidak masuk ke permukiman. Alhamdulillah, pemerintah kota dan kabupaten sudah bertemu, tinggal dimusyawarahkan. Warga dan instansi terkait mencari solusi terbaik. Mau relokasi, atau bagaimana,” katanya.
“Warga meminta dibuatkan saluran, tetapi saluran yang ada justru menjadi tempat pembuangan sampah,” ia menambahkan.
Orang nomor satu di Jawa Tengah itu menjelaskan kepada warga bahwa penyebab rob salah satunya adalah penurunan muka bumi dan pembuatan tanggul mungkin tidak bisa menjadi solusi.
Menurut Ganjar, yang dibutuhkan adalah koordinasi atau musyawarah antara warga, lurah, camat, bupati dan wali kota untuk menemukan dan menjalan solusi terbaik dalam mengatasi masalah.
