Tegaskan Kawasan P2ID Yang Terlantar Milik Pemprov, Wagub Sultra Ingatkan Penyerobot

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Wakil Gubernur Sulawesi Utara, H Lukman Abunawas menegaskan seluruh lahan di kawasan Pusat Promosi dan Informasi Daerah (P2ID) Sultra memang terlantar, tetapi lahan tersebut sudah menjadi milik Pemerintah Daerah.

Jadi siapapun yang menggarap lahan itu secara ilegal bisa diartikan menyerobot atau merampas aset negara dan akan berhadapan dengan sanksi hukum yang berlaku.

Penegasan Wagub itu disampaikan di Kendari, pekan lalu dan diulang lagi, Selasa (5/2) berkait dengan maraknya aksi penggarapan lahan kawasan P2ID Sultra. Para penggarap umumnya warga Kota Kendari yang memanfaatkan lahan itu untuk berkebun dan lokasi jual beli pasir bangunan.

Warga penggarap kepada SERUJI mengaku sudah lama menjadikan areal depan P2ID sebagai terminal jual beli pasir bangunan.

“Sudah sekitar 5 tahun saya jualan pasir di lokasi ini dan semua berjalan aman. Saya juga bayar pajak,” ujar seorang makelar pasir.

Sementar warga lainnya yang ditemui sedang memacul mengaku, lahan garapannya di kawasan P2ID adalah lahan peninggalan ayah dan sudah dibeli Pemerintah Provinsi, tetapi tak kunjung dilunasi ganti ruginya.

Baca juga: Habiskan APBD Miliaran, Kawasan Pusat Promosi dan Informasi Sultra Terlantar

“Banyak warga yang ikut garap lahan ini karena belum dibereskan ganti ruginya sejak 1996 sampai sekarang,” ujar warga itu.

Kawasan P2ID luas keseluruhannya 34 hektar. Di dalam kawasan itu pada tahun 1995 dibangun sejumlan gedung mewah diantaranya rumah adat warga Buton, Muna, Kolaka dan Kendari, juga ada bangunan khusus untuk promosi potensi sumber daya alam daerah daerah yang ada di Sultra. Tetapi semua bangunan yang pernah didirikan dengan biaya APBD milyaran rupiah kini rusak parah, karena lama ditelantarkan.

Wagub pun mengaku sedih ketika baru baru ini melihat kawasan itu, rusak parah akibat lama dibiarkan tak berfungsi.

“Karena kawasan itu merupakan aset daerah, maka Pemprov akan menata kembali dan mendirikan beberapa bangunan baru di situ,” ujar Wagub.

Ia menambahkan warga penggarap yang ngotot mengaku lahan garapannya merupakan peninggalan keluarga yang ganti ruginya belum dibereskan, harus memperlihatkan bukti bukti yang sah, lalu dikroscek dengan data yang dimiliki Pemprov.

Kabag Hukum Pemprov Sultra Nengah Suarya mengingatkan bahwa Pemprov menyimpan data-data akurat mengenai lahan kawasan P2ID, dan seluruhnya 34 hektar sudah dibèreskan ganti ruginya. Termasuk lahan milik Sukaenah dan Risnani Ambodale yang mengugat ke pengadilan, tetapi gugatan ditolak Pengadilan karena adanya bukti pembayaran dari pihak Pemprov. (AH/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Anak Mudah Tersinggung dan Hilang Kontrol, Apa Yang Harus Dilakukan Ortu?

Anak saya pelajar, wanita, umur 15 tahun, sudah berjalan 2 bulan, berobat jalan di RJS Lawang, Malang. Tapi dia masih besar ketersinggungan, kesalah pahaman dalam menerima omongan dan perkataan orang lain.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER