KPU Biak Siapkan Data Hadapi PHPU di MK

BIAK, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Biak Numfor, Papua, menyiapkan data untuk menghadapi sidang gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang pelaksanaannya pada 14 Juni 2019 di Mahkamah Konstitusi.

“Meski KPU Kabupaten Biak Numfor tidak ada dalam kasus gugatan PHPU di MK, tim divisi hukum dan pengawasan KPU telah menyiapkan data berupa dokumen tahapan pelaksanaan dan hasil rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilu 2019,” kata anggota KPU Kabupaten Biak Numfor, Melkianus Y. Rumbrawer S.M. di Biak, Rabu (12/6), menanggapi KPU kabupaten/kota menghadapi gugatan PHPU di MK.

Melkianus mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu serentak di Kabupaten Biak Numfor berjalan lancar sesuai dengan tahapan serta tidak ada pelanggaran pemilu bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

BACA JUGA:  Sosialisasi Program dan Paslon 02, Ratusan Kader PKS Depok Gelar Flashmob

Ia melanjutkan, untuk penghitungan suara secara transparan dan terbuka mulai dari bawah, tingkat panitia pemilihan distrik (PPD), KPU kabupaten/kota, dan KPU provinsi.


Bahkan, selama penghitungan perolehan suara hasil Pilpres dan Pileg, menurut Melkianus, semua telah dilakukan KPU secara transparan serta dihadiri para saksi dari partai politik dan saksi kedua pasangan calon presiden/wakil presiden.

“Sesuai dengan surat Ketua KPU Pusat setiap KPU kabupaten/kota untuk berkoordinasi ke Jakarta dalam upaya menghadapi sengketa PHPU di MK,” ujarnya.

Berdasarkan data Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno telah melakukan gugatan hasil pilpres ke MK.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi