Industri Pariwisata di Teluk Kendari Terancam Akibat Pendangkalan

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Teluk Kendari yang dilengkapi sejumlah lokasi wisata dan pelabuhan nusantara serta tempat pendaratan cargo antarpulau, posisinya kini terancam menjadi daratan. Kenyataan itu membuat banyak pengelola industri wisata di kawasan teluk Kendari resah.

“Kami sangat berharap pemerintah daerah segera mengambil keputusan penyelamatan kawasan teluk. Kalau dibiarkan yang akan rugi besar adalah pemerintah daerah karena hilangnya aset keindahan alam kawasan teluk yang selama ini dikagumi banyak investor,” ujar Ir Hugua, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Sultra.

Kepada SERUJI di Kendari, Kamis (23/5) Hugua juga menjelaskan, saat ini Pemda sedang serius menyelesaikan pembangunan jembatan Teluk Kendari yang ditargetkan bisa difungsikan akhir tahun ini. Tetapi keindahan jembatan itu akan hilang secara perlahan bila kawasan teluk berubah menjadi daratan.

Hugua mengaku beberapa waktu lalu mengumpulkan hasil penelitian kedalaman air di kawasan teluk yang ternyata hanya berkisar 4 meter saat air pasang, padahal 25 tahun lalu kedalaman perairan teluk masih sekitar 32 meter.


Cepatnya proses pendangkalan perairan teluk Kendari, kata Hugua, akibat tumpukan endapan lumpur yang dibuang sekitar 13 anak sungai yang muaranya terpusat di Teluk Kendari.

BACA JUGA:  Habiskan APBD Miliaran, Kawasan Pusat Promosi dan Informasi Sultra Terlantar

Keadaan itu diperparah dengan gundulnya kawasan hutan di hulu sungai Wanggu di daerah Konawe Selatan dan rusaknya hutan di hulu Sungai Jonaweeha di Konawe yang menyebabkan setiap banjir sungai itu menghanyutkan ribuan ton endapan lumpur.

“Saya sudah laporan hal ini ke Gubernur Sultra agar diantisipasi. Soalnya tertariknya investor mengolah kawasan wisata di Kendari lebih karena indahnya kawasan teluk Kendari. Kalau jadi daratan, maka daerah akan rugi besar,” lanjut Hugua.

Gubernur Sultra H Ali Mazi saat dikonfirmasi mengaku prihatin melihat Teluk Kendari. Agar teluk itu bisa tetap memperlihatkan pesona keindahannya, sehabis Idul Fitri akan mengumpulkan para kepala daerah terkait untuk memikirkan upaya segera menyelamatkan teluk Kendari dari ancaman jadi daratan.

“Kalau sudah ada kesepakatan kita kerjanya enak, mana bagian dari Teluk yang harus dikeruk dan mana yang dibiarkan jadi daratan,” kata Gubernur.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Membangun Kembali Budaya Bahari

Penjajah meninggalkan perangkat pelanggengan penjajahan melalui persekolahan. Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi