Gubernur Sultra: Potensi Daerah Besar tapi Realisasi PAD Kecil

KENDARI, SERUJI.CO.ID – Gubernur Sulawesi Tenggara H Ali Mazi mengeluhkan kecilnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) wilayahnya, yang dirasakan tidak seimbang dengan besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki.

“Saya heran, sumber daya alam Sulawesi Tenggara sebenarnya besar sekali. Daerah ini punya tambang nikel, punya areal pariwisata yang menarik dan luas, belum lagi hasil lautnya dan perkebunan coklat, tetapi pendapatan asli daerah tiap tahunnya kecil,” kata Gubernur Ali Mazi kepada wartawan di Kendari, Sabtu (29/12).

Munurut penilaian orang nomor satu di Pemprov Sultra itu, penyebab kecilnya PAĎ Sultra semata mata karena banyak pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) adalah orang-orang yang tidak kreatif, sehingga tidak memahami bagaimana memberdayakan potensi yang ada menjadi sumber penghasilan daerah yang besar.

Terkait dengan itu, Gubernur mengatakan dalam waktu dekat akan mengumpulkan sejumlah pimpinan OPD di Kendari. Ia ingin tahu kendala apa yang menyebabkan perolehan PAD minim.

BACA JUGA:  KPK Akan Lakukan Pemeriksaan Sejumlah Instansi di Sulawesi Tenggara

Menurutnya, bila potensi Sultra diolah secara profesional, PAD Sultra bisa berlimpah, bisa membiayai proyek-proyek daerah agar tidak selalu menggantungkan pada APBD dan APBN.

Potensi masuknya uang dari sektor wisata misalnya, dinilai kalangan anggota DPRD Sultra, tidak pernah jelas. Padahal obyek wisata di Sultra selalu ramai.

“Lihat saja di seputaran Kendari Beach kalau sore penuh pengunjung, tapi perparkirannya diolah secara liar oleh para preman. Padahal perparkiran di Kendari Beach harus diolah profesional agar menguntungkan daerah,” ujar salah seorang anggota DPRD Kota Kendari.

Beberapa warga Kendari bahkan usu agarl Gubernur Ali Mazi mengganti semua pimpinan OPD yang tidak sejalan dengan misi Gubernur yang penuh semangat memajukan perekonomian Sultra. (AH/SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi