DPRD: Ketersediaan Obat Generik Harus Lebih Optimal

BANJARMASIN, SERUJI.CO.ID – Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diketuai Yazidie Fauzy mengharapkan, ketersediaan obat generik lebih optimal di provinsinya yang kini berpenduduk empat juta jiwa.

Harapan tersebut sebagaimana dalam penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalsel, ujar Sekretaris Komisi IV DPRD provinsi setempat, HM Lutfi Saifuddin di Banjarmasin, Kamis (17/5).

Pasalnya, menurut Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi kesehatan itu, ketersediaan obat generik di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut secara umum tampaknya masih belum optimal.

Sebagai contoh ketersediaan obat esensial generik pada sarana pelayanan kesehatan di Kalsel baru mencapai 69,74 persen dari target 95 persen.

Kemudian anggaran untuk obat esensial generik pada sektor publik sebesar 14,47 persen dengan target setara dua dolar Amerika Serikat (AS) perkapita atau kepala keluarga (KK).

Sementara Peresepan Obat Generik Berlogo (0GB) di Puskesmas sudah 90 persen, di pada Rumah Sakit Umum (RSU) hanya 66 persen, dan rumah sakit swasra serta apotek 49 persen.

Memang, menurut wakil rakyat yang duduk di Komisi IV DPRD Kalsel itu, pengadaan obat sering terkendala sistem pengadaan yang berpotensi menimbulkan terputusnya ketersediaan obat dan vaksin.

“Walaupun ketersediaan OGB tinggi, harga murah, tetapi akses masyarakat terhambat karena adanya ‘asymetric information’ dan praktek pemasaran yang kurang baik, sertaa sekitar 30 persen obat resep dijual langsung dokter, bidan dan perawat,” demikian Lutfi.

Oleh sebab itu, Komisi IV DPRD Kalsel berharap ke depan dengan keberadaan Perda tentang Penyelenggaraan Kesehatan, baik ketersedian maupun pemanfaat obat-obatan esensial generik bisa lebih optimal di provinsinya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Anda ASN Yang Terpaksa Harus Bercerai? Simak Prosedur Yang Harus Dilalui

Anda seorang ASN dan sedang mengalami masalah rumah tangga yang berujung perceraian? Simak proses percerain ASN berikut, apa yang harus dilakukan dan kewajiban apa yang muncul.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER