Perbedaan Data Perolehan Suara, PKS DKI Jakarta Siap Laporkan ke Tiga Lembaga

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta siap melaporkan kasus dugaan perbedaan data perolehan suara DPRD dari Daerah Pemilihan 7 dan Dapil 8 Jakarta Selatan ke tiga lembaga berwenang.

Ketiga lembaga tersebut, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Kami sedang menyiapkan dokumen untuk mengajukan permohonan ke MK, cuma sebelumnya juga mau ada laporan ke Bawaslu,” ujar Ketua DPW PKS DKI Jakarta Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada Agung Setiarso di Jakarta, Selasa (14/5).

Laporan pertama kali, kata Agung, akan disampaikan ke Bawaslu, mengingat bahwa tenggat perpanjangan pleno rekapitulasi suara di tingkat provinsi akan berakhir pada hari Rabu (15/5).

“Mudah-mudahan hari ini atau besok, yang jelas sebelum dibahas di KPU Pusat sudah bisa disampaikan ke Bawaslu,” katanya.

Mengenai laporan ke MK, Agung juga masih menunggu sampai keputusan pleno untuk Jakarta Selatan dikeluarkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta.

Menurut dia, rekapitulasi suara Jakarta Selatan memang sudah dibacakan namun belum final karena belum sampai ketuk palu.

“Nanti kita lihat DC-1 (dari Jakarta Selatan), kalau memang masih tidak diakomodasi, dalam artian tidak ditinjau ulang, ya, sudah kami ajukan ke MK,” kata dia.

PKS akan turut melaporkan kasus ini ke DKPP dengan alasan masalah etik KPU Provinsi DKI Jakarta, yang menurut Agung, tidak mau membuka data untuk membandingkan kembali data perolehan suara.

“Selain itu, juga mereka beralasan ini sudah tidak bisa lagi diperbaiki di provinsi, padahal malam sebelumnya kami sudah sepakat untuk adu data, jadi ada ketidakkonsistenan terhadap apa yang diucapkan,” kata Agung.

Sebelumnya, terhadap wacana pelaporan ke dewan etik yang sudah mengemuka sejak Jumat (10/5), anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Partono mengatakan, “Terkait dengan DKPP itu, ya, hak mereka apakah kami ini melanggar kode etik yang sudah dibuat oleh DKPP,” kata Partono.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Mengenal Lebih Dekat Komisi Anti Korupsi Hongkong

Hubungan persahabatan antara KPK dan ICAC telah terjalin dengan baik selama dua tahun terakhir. Kerjasama kedua lembaga anti rasuah tersebut sebagian besar menyangkut peningkatan kapasitas KPK, terutama dibidang akuntansi forensik, pemulihan aset, dan tehnik investigasi.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.