Mendagri: Kasus KTP-el Tercecer Hanya Bikin Gaduh di Tahun Politik

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut kasus KTP elektronik (KTP-el) tercecer di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur, hanya membuat gaduh suasana di tahun politik.

“Tidak sampai mengganggu sistem, itu KTP-el kadaluarsa. Sistem dipastikan aman. Kemungkinan besar peristiwa itu hanya untuk membuat gaduh suasana di tahun politik,” kata Tjahjo kepada wartawan usai menghadiri Rakornas Bawaslu di Ancol, Jakarta, Senin (10/12)

Secara ketentuan, kata Tjahjo, setiap KTP-el yang rusak atau kedaluwarsa wajib digunting.

“Harusnya digunting. Ini kok belum digunting dicecer, terus nyecernya kok di sawah, itu aja yang menarik,” katanya.

Oleh karenanya ia menyebut ada indikasi motif politik dibalik tercecernya KTP-el.

“Kalau saya melihat indikasinya ada unsur kepentingan politik walau itu KTP-el sudah kedaluarsa,” katanya.

Namun demikian, Tjahjo menyatakan masih menunggu hasil penyidikan tuntas oleh Kepolisian.

Tjahjo menduga oknum yang membuat KTP-el tercecer merupakan orang dalam sebab mustahil pencuri bisa memperoleh KTP-el dalam jumlah banyak.

Kemendagri akan memberikan sanksi tegas bagi oknum yang lalai atau sengaja membuat KTP-el tersebut tercecer.

“Jelas sanksi tegas kalau tertangkap, kemarin ada yang kami turunkan pangkatnya. Kalau terjadi lagi akan kami pecat. Karena ini data KTP-el walau tidak mengganggu sistem, tapi kan bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan,” katanya.

Baca juga: Kembali Ditemukan Ribuan KTP-el Tercecer di Pinggir Jalan

Sebelumnya, warga Jalan Karya Bakti VI, Pondok Kopi, Jakarta Timur, dikagetkan dengan temuan ribuan KTP-el yang tercecer di daerah tersebut, Sabtu (8/12).

KTP-el itu awalnya ditemukan oleh sekelompok anak-anak di dalam karung yang tergeletak di pinggir jalan. Temuan ini dilaporkan Ketua RW setempat ke polisi.

KTP-el itu ditemukan dalam kondisi tidak terpotong-potong dan terisi dengan data pribadi warga. Sebagian KTP ditemukan dalam kondisi rusak dan tidak terbaca tulisannya. (Ant/SU05)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Refleksi Akhir Tahun Pendidikan

Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Skyline Message

Penegakan Hukum Yang Kaya Kezaliman dan Miskin Rasa Keadilan

Bercermin kepada praktek penegakan hukum di Indonesia beberapa tahun tarakhir, khususnya di era Rezim Pemerintahan saat ini, tentunya kita melihat banyaknya praktek-praktek penanganan kasus hukum yang masih jauh dari apa yang diharapkan.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi