Gubernur DKI Berkunjung, Ketua MPR Beri Apresiasi Untuk Penanganan Korban Ricuh 22 Mei

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengapresiasi penanganan semua korban kericuhan menyusul demonstrasi di Gedung Bawaslu Jakarta, 21-22 Mei lalu, saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambangi Open House Idul Fitri 1440 H di rumah dinasnya di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (5/6).

“Banyak sekali yang masuk rumah sakit akibat kejadian 21-22 Mei kemarin, yang kita apresiasi Gubernur DKI cepat sekali tanggap bahwa semua yang masuk rumah sakit itu biaya pengobatan dan perawatannya gratis,” kata Zulkifli.

“Saya sempat cek sendiri ke lokasi waktu itu, salah satu RS Tarakan, memang gratis semua,” ujarnya menambahkan.

Hal itu dinilai Zulkifli sangat membantu bagi para korban, sebab peristiwa 21-22 Mei tersebut tidak hanya memakan korban dari massa aksi demonstrasi maupun pericuh tetapi juga masyarakat umum.

“Karena yang kena itu kan macam-macam, ada pedagang keliling, tukang ojek, belum tentu yang ikut demo,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Menanggapi apresiasi itu, Gubernur DKI berharap semoga kondisi Jakarta akan terus aman terkendali di masa-masa mendatang tanpa ada kekhawatiran timbulnya kericuhan.

Hal itu, antara lain terlihat dari kondusifnya rangkaian takbir keliling menyambut Idul Fitri 1440 H pada Selasa (4/6) malam.

“Mudah-mudahan Jakarta terus aman. Tapi kita senang, semalam takbiran tidak ada masalah, jadi mudah-mudahan hari-hari ke depan juga aman terus,” kata Anies.

Anies berkunjung sejenak ke kediaman Zulkifli Hasan sekira pukul 14.17 WIB didampingi istrinya, Fery Farhati Ganis.

Tak sampai 10 menit kunjungannya Anies meminta diri untuk melanjutkan rangkaian kunjungannya ke Open House Idul Fitri sejumlah pejabat lain.

Selain Anies, sejumlah politisi terlihat menyambangi Open House Idul Fitri Zulkifli seperti Waketum MPR dari Partai Demokrat E.E. Mangindaan, Waketum PAN Bara Hasibuan, Sekjen PAN Eddy Soeparno dan Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

"Kebijakan ini dibangun di atas paradigma benua, bertentangan dengan paradigma kepulauan. Dalam paradigma benua, kapal bukan infrastruktur, tapi jalan dan jembatan. Kapal disamakan dengan truk dan bis," Prof Danie Rosyid.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.