Lagi, Ahok Selalu Kalah Dalam Gugatan Reklamasi Pulau

JAKARTA, Seruji News – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sidang gugatan yang dilakukan oleh kelompok lingkungan hidup dan para nelayan atas ijin reklamasi pantai Utara Jakarta, tergugat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengeluarkan ijin tersebut, menghasilkan keputusan memenangkan penggugat. Sidang yang dilakukan estafet pada hari Kamis (16/03) menghasilkan keputusan sebagai berikut:

GUGATAN REKLAMASI PULAU K
PTUN mengabulkan gugatan nelayan untuk membatalkan SK Gubernur DKI Nomor 2485 tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Teluk Jakarta oleh PT Pembangunan Jaya Ancol. Pengadilan juga memutuskan agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mencabut SK pelaksanaan reklamasi.

Penerbitan SK oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak sesuai dengan aturan dan tidak memenuhi syarat Amdal. Dengan adanya putusan itu, maka para penggugat tidak boleh melakukan segala kegiatan di lokasi reklamasi, sampai ada kekuatan hukum tetap.

GUGATAN REKLAMASI PULAU F
Majelis hakim PTUN mengabulkan seluruh gugatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Koalisi Teluk Jakarta terkait izin reklamasi Pulau F yang diberikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke PT Jakarta Propertindo.

Majelis hakim dalam keputusannya menolak keberatan PT Jakarta Propertindo dan memerintahkan tergugat Basuki atau Ahok untuk mencabut Izin nomor 2268 tahun 2015.

GUGATAN REKLAMASI PULAU I
Membatalkan Keputusan Gubernur DKI nomor 2269 tahun 2016 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I, kepada PT Jaladri Kartika Ekapaksi.

Dengan hasil keputusan PTUN tersebut, maka Pemprov DKI harus mencabut surat keputusan ijin reklamasi ketiga pulau tersebut sampai ada keputusan hukum yang mengikat kemudian.

Ketua majelis hakim, Baiq Juliani, yang memimpin jalannya sidang putusan untuk Pulau F, mengatakan bahwa kepentingan nelayan sangat dirugikan dengan obyek sengketa dan bila tetap dilaksanakan maka kerugian yang dialami nelayan akan lebih besar.

“Berupa semakin besar kerusakan sumber daya perairan yang akan terjadi dari akibat kegiatan reklamasi dibandingkan dengan unsur manfaat yang harus dilindungi oleh pelaksanaan dari obyek sengketa dalam perkara ini,” ujar hakim ketua.

Karena tidak ada sangkut paut dengan kepentingan umum, hakim menilai gugatan nelayan harus dikabulkan.

Sementara itu, Ketua Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) Marthin Hadiwinata mengatakan, tiga kemenangan pada sidang hari ini merupakan kemenangan para nelayan.

“Ini menguatkan pandangan bahwa reklamasi ini banyak pelanggaran hukum di dalamnya. Dalam pelaksanaan idenya sendiri sudah melanggar hukum, jadi tidak bisa dilanjutkan lagi,” ujar Marthin.

Pemerhati sosial Dhandy Laksono melalui akun twitternya @Dhandy_Laksono juga ikut mengomentari, “Kekalahan demi kekalahan Gubernur Basuki di pengadilan cukup untuk menarik kesimpulan bahwa ia tak kompeten memutuskan kebijakan publik”. (Ardiansyah)

EDITOR: Iwan Y

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Soal Publikasi Reuni 212: Kebebasan Pers di Era Media Sosial

Reuni 212 jelas peristiwa besar, jika dilihat banyaknya massa yang berkumpul. Ia juga jelas peristiwa besar jika dilihat dari tertib dan disiplin massa itu. Namun jelas pula Reuni 212 bukan peristiwa netral.

Penegakan Hukum Yang Kaya Kezaliman dan Miskin Rasa Keadilan

Bercermin kepada praktek penegakan hukum di Indonesia beberapa tahun tarakhir, khususnya di era Rezim Pemerintahan saat ini, tentunya kita melihat banyaknya praktek-praktek penanganan kasus hukum yang masih jauh dari apa yang diharapkan.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Diserbu Penumpang, Tarif Kapal Pelni Kendari-Jakarta Hanya Rp529 Ribu

Kebetulan harga tiket kapal laut milik Pelni masih relatif murah. Untuk penumpang dewasa dari Kendari hingga Tanjung Priuk, Jakarta Utara hanya dibanderol Rp529 ribu, termasuk tiket kapal super ekspres Jetliner Kendari-Baubau hanya Rp100 ribu perpenumpang.