Lagi, Ahok Selalu Kalah Dalam Gugatan Reklamasi Pulau

1
199
reklamasi
Ilustrasi reklamasi pantai. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, Seruji News – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sidang gugatan yang dilakukan oleh kelompok lingkungan hidup dan para nelayan atas ijin reklamasi pantai Utara Jakarta, tergugat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mengeluarkan ijin tersebut, menghasilkan keputusan memenangkan penggugat. Sidang yang dilakukan estafet pada hari Kamis (16/03) menghasilkan keputusan sebagai berikut:

GUGATAN REKLAMASI PULAU K
PTUN mengabulkan gugatan nelayan untuk membatalkan SK Gubernur DKI Nomor 2485 tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau K Teluk Jakarta oleh PT Pembangunan Jaya Ancol. Pengadilan juga memutuskan agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mencabut SK pelaksanaan reklamasi.

Penerbitan SK oleh Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak sesuai dengan aturan dan tidak memenuhi syarat Amdal. Dengan adanya putusan itu, maka para penggugat tidak boleh melakukan segala kegiatan di lokasi reklamasi, sampai ada kekuatan hukum tetap.

GUGATAN REKLAMASI PULAU F
Majelis hakim PTUN mengabulkan seluruh gugatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Koalisi Teluk Jakarta terkait izin reklamasi Pulau F yang diberikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke PT Jakarta Propertindo.

Majelis hakim dalam keputusannya menolak keberatan PT Jakarta Propertindo dan memerintahkan tergugat Basuki atau Ahok untuk mencabut Izin nomor 2268 tahun 2015.

GUGATAN REKLAMASI PULAU I
Membatalkan Keputusan Gubernur DKI nomor 2269 tahun 2016 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau I, kepada PT Jaladri Kartika Ekapaksi.

Dengan hasil keputusan PTUN tersebut, maka Pemprov DKI harus mencabut surat keputusan ijin reklamasi ketiga pulau tersebut sampai ada keputusan hukum yang mengikat kemudian.

Ketua majelis hakim, Baiq Juliani, yang memimpin jalannya sidang putusan untuk Pulau F, mengatakan bahwa kepentingan nelayan sangat dirugikan dengan obyek sengketa dan bila tetap dilaksanakan maka kerugian yang dialami nelayan akan lebih besar.

“Berupa semakin besar kerusakan sumber daya perairan yang akan terjadi dari akibat kegiatan reklamasi dibandingkan dengan unsur manfaat yang harus dilindungi oleh pelaksanaan dari obyek sengketa dalam perkara ini,” ujar hakim ketua.

Karena tidak ada sangkut paut dengan kepentingan umum, hakim menilai gugatan nelayan harus dikabulkan.

Sementara itu, Ketua Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) Marthin Hadiwinata mengatakan, tiga kemenangan pada sidang hari ini merupakan kemenangan para nelayan.

“Ini menguatkan pandangan bahwa reklamasi ini banyak pelanggaran hukum di dalamnya. Dalam pelaksanaan idenya sendiri sudah melanggar hukum, jadi tidak bisa dilanjutkan lagi,” ujar Marthin.

Pemerhati sosial Dhandy Laksono melalui akun twitternya @Dhandy_Laksono juga ikut mengomentari, “Kekalahan demi kekalahan Gubernur Basuki di pengadilan cukup untuk menarik kesimpulan bahwa ia tak kompeten memutuskan kebijakan publik”. (Ardiansyah)

EDITOR: Iwan Y

Komentar

BACA JUGA
Bendera PBB

Dewan Keamanan PBB Sahkan Resolusi Gencatan Senjata di Suriah

NEW YORK, SERUJI.CO.ID - Dewan Keamanan PBB pada Sabtu (23/2) akhirnya mengesahkan sebuah resolusi, yang mendesak agar gencatan senjata diterapkan selama setidaknya 30 hari...
garam

Tingkatkan Kualitas, Pemkab Kembangkan 75 Hektar Lahan Garam Terintegerasi

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID - Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, mengembangkan 75 hektar lahan garam terintegrasi di dua kecamatan yaitu Labakkang dan Bungoro. "Tahun ini kami...

Legislator: Generasi Muda Lebih Suka Baca Status Daripada Buku

SEMARANG, SERUJI.CO.ID - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Mujib Rohmat prihatin dengan generasi muda yang lebih senang membaca status di media...
akun ustadz Somad disuspend

Akun Ustadz Somad Raib, Ini Protes Kang Emil ke Instagram

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Jagad dunia maya dihebohkan dengan tiba-tiba lenyapnya akun instagram ulama terkemuka, ustadz Abdul Somad sejak hari ini, Ahad (25/2). Akun ustadz...

Drainase Buruk Sebabkan Jalan Protokol di Cianjur Banjir

CIANJUR, SERUJI.CO.ID - Sejumlah pengguna jalan menduga buruknya pembangunan drainase di sepanjang jalan protokol di Cianjur, Jawa Barat, sebagai penyebab banjir terutama ketika hujan...
loading...
Screenshot_20180115_194046

PKS Optimis Peroleh 5 Kursi DPRD Pasaman Barat pada Pileg 2019

SIMPANG EMPAT – PKS optimis lima kursi DPRD Kabupaten Pasaran Barat akan diperolehnya pada pileg 2019. Hal ini disampaikan oleh Fajri Yustian Ketua Tim...
images (5)

Garis 7: Sesat Nalar

Analogi adalah sebuah cara otak untuk memahami sesuatu. Analogi mirip dengan perumpamaan. Jika ada orang yang bertanya bagaimana cara membuat jelly, maka paling mudah...
IMG_20180224_110625_530

Mencari Logika di Balik Kasus Tuduhan ke Habib Rizieq Shihab

Habib Rizieq Shihab (RHS) juga ditetapkan sebagai tersangka, setelah sebelumnya FH dijerat pasal pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. RHS bahkan...