Telah Ikuti Prosedur, Pemkot Mataram Minta BNPB Percepat Pencairan Dana Perbaikan Rumah

MATARAM, SERUJI.CO.ID – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), telah melayangkan surat ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna mempercepat proses pencairan bantuan perbaikan rumah bagi korban gempa bumi di kota itu.

“Jika bantuan perbaikan rumah bagi korban gempa bumi bisa dicairkan, kami dapat segera membangun rumah sesuai konsep pemerintah yakni rumah indah sederhana aman (RISA) bagi para korban gempa,” kata Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Mataram HM Kemal Islam di Mataram, Selasa (18/9).

Ia mengakui, dalam proses pencairan bantuan bagi korban gempa bumi, pemerintah kota mengikuti prosedur yang ada, dan permintaan bersurat ke BNPB untuk pencairan bantuan perbaikan rumah bagi korban gempa bumi menjadi salah satu prosedur yang harus dilakukan.

“Meskipun, sejauh ini belum ada informasi dan tindak lanjut terhadap surat yang kita layangkan itu,” katanya.

Padahal, bantuan perbaikan rumah untuk 122 kepala keluarga (KK) dari sekitar 1.600 KK korban gempa bumi di Mataram sudah ada dalam rekening korban, akan tetapi belum bisa dicairkan karena menunggu instruksi dari pemerintah.

Sementara, masyarakat yang menjadi korban sudah siap membangun RISA didampingi oleh tim dari rehabilitasi, rekonstruksi masyarakat dan permukiman berbasis komunitas (Rekompak).

“Oleh karena itu, kami terus berusaha agar bantuan bisa segera dicairkan dan rumah warga dapat segera terbangun,” katanya.

Kemal mengatakan, proses pembangunan RISA tidak akan tumpang tindih dengan pembangunan rumah persinggahan yang saat ini sedang berjalan di empat lingkungan yang terdampak masif, sebab bantuan yang masuk baru hanya 122 KK, sementara warga yang rumahnya rusak berat dan berhak mendapatkan bantuan sebanyak 1.600 KK.

Di samping itu, proses pencairan bantuan perumahan bagi korban gempa masih berproses panjang, termasuk untuk proses pembangunan sehingga keberadaan rumah persinggahan bagi korban gempa bumi saat ini dinilai mendesak dan tidak akan menghalangi proses pembangunan RISA.

“Jika bantuan cair, rumah persinggahan tinggal dibongkar dan RISA bisa dikerjakan,” katanya. (Ant/SU01)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Skyline Message

Anda ASN Yang Terpaksa Harus Bercerai? Simak Prosedur Yang Harus Dilalui

Anda seorang ASN dan sedang mengalami masalah rumah tangga yang berujung perceraian? Simak proses percerain ASN berikut, apa yang harus dilakukan dan kewajiban apa yang muncul.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Pemilihan Umum Rasa Adu Jangkrik