JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Beredar berita bantuan untuk korban bencana gempa Lombok dari pemerintah hingga saat ini tak kunjung cair. Padahal sebelumnya Presiden Jokowi sudah menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan warga saat berkunjung ke Lombok pada 2 September lalu.
Menurut informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah sebenarnya sudah menyalurkan bantuan tersebut lewat BNPB sejak Ahad (2/9) lalu.
Sejumlah warga pun sudah menunjukkan rekening BRI-nya yang berisi dana Rp 50 juta. Bantuan diberikan kepada 5.293 KK yang rumahnya rusak berat sebesar Rp 264 miliar. Meski sudah ada di rekening warga, namun bantuan uang itu belum bisa dicairkan.
Versi BNPB
Plt Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Yolak Dalimunthe mengatakan, uang sebesar Rp 264 miliar sudah ada di rekening BRI untuk para korban gempa yang rumahnya rusak berat. Tetapi hingga kini dana itu masih ditahan karena belum ada surat permohonan pencairan dari kepala daerahnya yaitu bupati dan wali kota.
“Terus terang pemdanya kurang kooperatif. Saya sudah beberapa kali ucapkan masalah ini ke bupati atau sekda dan mereka hanya mengiyakan, tetapi sampai saat ini belum terima suratnya,” kata Yolak, sebagaimana dilansir Republika, Rabu (12/9).
Jika surat itu tidak diajukan, ia menegaskan BNPB tidak akan mencairkan dana itu. Ini karena BNPB hanya menjalankan instruksi presiden memberikan dana siap pakai (DSP) sebesar Rp 264 miliar dengan tanggung jawab.
“Jika surat itu tidak diberikan namun uang tetap cair, siapa yang tanggung jawab? kami khawatir tersandung masalah dengan BPK, KPK, atau inspektorat karena uang itu adalah milik Negara, bukan pribadi,” katanya.
Jadi, kata dia, pihaknya hanya mengikuti mekanisme Negara. Karena itu, pihaknya meminta pemerintah daerah berkoordinasi memberikan surat itu. Apalagi, kata dia, dana ini merupakan DSP yang sebenarnya diperuntukkan untuk penanganan bencana lainnya seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), asap, dan lainnya.
