Wakil Ketua MPR Setuju Pilkada Tak Langsung

BONTANG, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua MPR Mahyudin setuju dengan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tak langsung atau melalui DPRD.

“Dengan dipilih DPRD biaya untuk jadi kepala daerah itu murah, bahkan boleh dibilang gratis,” kata Mahyudin di sela sosialisasi Empat Pilar MPR di Bontang, Kalimantan Timur, Selasa (10/4).

Selain itu, kata Mahyudin, pengawasan juga lebih mudah karena tinggal mengawasi para anggota DPRD, misalnya, apabila dikhawatirkan terjadi politik uang.

“Kalau anggota DPRD ada seratus, KPK tinggal turunkan 200 orang, satu anggota DPRD diawasi dua orang, pasti tak terjadi suap,” ucapnya.

Dengan demikian, lanjut Mahyudin, akan benar-benar terpilih kepala daerah yang berkualitas dan berkomitmen membangun daerahnya.

Menurut dia, harus diakui pilkada langsung menelan biaya politik yang besar. Kalaupun tetap dipertahankan, biaya penyelenggaraan, termasuk biaya kampanye dan saksi tidak dibebankan kepada calon.

Ia mencontohkan di satu kabupaten di Jawa Barat memiliki 70 ribu tempat pemungutan suara. Jika untuk biaya saksi per TPS sebesar Rp100 ribu maka dibutuhkan Rp7 miliar.

“Itu biaya saksi saja. Jadi, begitu mahal biaya demokrasi kita. Itu yang menyebabkan banyak kepala daerah akhirnya terjerat kasus korupsi,” ujarnya.

Menurut dia pilkada langsung di tengah pendapat per kapita yang masih menengah bahkan rendah tidaklah efektif. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Isu Kuatkan Ekonomi Umat pun Disuarakan oleh TGB Zainul Majdi

Bagi dunia politik, apa beda politisi dengan pemimpin? Orientasi politisi adalah jabatan. Mereka hanya tamu di dunia politik karena datang dan pergi sesuai dengan menang atau kalah dalam pemilihan umum.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Inilah Tanda Bayi Terkena Penyakit Demam Berdarah

Kenali Demam Berdarah, waspada terhadap anak anda

Kemcer Di Curug Cipeteuy

Wartawan Dalam Lingkaran Elite Kekuasaan