KISARAN, SERUJI.CO.ID – Pembentukan Densus Tipikor masih terus menuai pro dan kontra. Penolakan bahkan juga datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Terkait dengan pernyataan Wakil Presiden yang mengatakan tidak perlu Densus Tipikor dibentuk dikomentari oleh anggota DPR RI dari Komisi III Junimart Girsang, yang menganggap Wapres tidak paham kebutuhan pembentukan Densus Tipikor.
“Saya mengatakan bahwa Pak JK tidak paham dengan adanya Densus Tipikor. Mestinya beliau bertanya kepada bagian hukumnya apa Densus Tipikor itu. Beliau itu (JK) saya kira hanya eforia saja,” kata Junimart kepada media di Kisaran, Asahan, Jumat (20/10).
Menurut Junimart, di Indonesia keberadaan Densus Tipikor sangat diperlukan. Karena, terkait dengan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga seperti KPK.
“Kita bisa lihat KPK dengan semangatnya melakukan OTT. Tapi tidak selesai, ada saja terus. Makanya dalam rapat terakhir gabungan dengan Jaksa Agung, KPK, Kapolri dan Menkumham saya tekankan bukan pemberantasannya yang perlu. Tapi bagaimana mencegah,” jelas Junimart.
“Saya minta Pak Presiden, Wakil Presiden, menterinya jangan asal bicaralah. Harus dipahami apa Densus Tipikor. Pemberantasannya OTT dan lain-lain. Tapikan tidak menyelesaikan masalah. Sampai kapan akan dilakukan OTT?,” timpalnya.
Terkait persoalan Densus Tipikor, Junimart pun berharap semua pihak harus memahami betul urgensi terkait pembentukan Densus Tipikor. “Apabila tidak dipahami akan bias semua kan begitu,” papar Junimart.
Oleh karena itu, lanjutnya, dibutuhkan pembentukan Densus Tipikor untuk membantu lembaga lain. KPK membantu Densus Tipikor untuk menguatkan dan membantu Kejaksaan dan Polri.
“Ini lintas fraksi, semua fraksi mendukung dan ini muncul di Komisi III Densus Tipikor tersebut harus dibentuk dan dilaksanakan,” tandasnya. (Buwar/Hrn)
nggak perlu bikin densus, cukup berikan hukuman mati untuk koruptor.