Wapres Tolak Densus Tipikor, Junimart: Pak JK Tidak Paham Densus Tipikor

KISARAN, SERUJI.CO.ID – Pembentukan Densus Tipikor masih terus menuai pro dan kontra. Penolakan bahkan juga datang dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Terkait dengan pernyataan Wakil Presiden yang mengatakan tidak perlu Densus Tipikor dibentuk dikomentari oleh anggota DPR RI dari Komisi III Junimart Girsang, yang menganggap Wapres tidak paham kebutuhan pembentukan Densus Tipikor.

“Saya mengatakan bahwa Pak JK tidak paham dengan adanya Densus Tipikor. Mestinya beliau bertanya kepada bagian hukumnya apa Densus Tipikor itu. Beliau itu (JK) saya kira hanya eforia saja,” kata Junimart kepada media di Kisaran, Asahan, Jumat (20/10).

Menurut  Junimart, di Indonesia keberadaan Densus Tipikor sangat diperlukan. Karena, terkait dengan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga seperti KPK.

“Kita bisa lihat KPK dengan semangatnya melakukan OTT. Tapi tidak selesai, ada saja terus. Makanya dalam rapat terakhir gabungan dengan Jaksa Agung, KPK, Kapolri dan Menkumham saya tekankan bukan pemberantasannya yang perlu. Tapi bagaimana mencegah,” jelas Junimart.

“Saya minta Pak Presiden, Wakil Presiden, menterinya jangan asal bicaralah. Harus dipahami apa Densus Tipikor. Pemberantasannya OTT dan lain-lain. Tapikan tidak menyelesaikan masalah. Sampai kapan akan dilakukan OTT?,” timpalnya.

Terkait persoalan Densus Tipikor, Junimart pun berharap semua pihak harus memahami betul urgensi terkait pembentukan Densus Tipikor. “Apabila tidak dipahami akan bias semua kan begitu,” papar Junimart.

Oleh karena itu, lanjutnya, dibutuhkan pembentukan Densus Tipikor untuk membantu lembaga lain. KPK membantu Densus Tipikor untuk menguatkan dan membantu Kejaksaan dan Polri.

“Ini lintas fraksi, semua fraksi mendukung dan ini muncul di Komisi III Densus Tipikor tersebut harus dibentuk dan dilaksanakan,” tandasnya. (Buwar/Hrn)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER