Terungkap: Era SBY 1 Juta Lebih Honorer Diangkat PNS, Era Jokowi Belum Satupun

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dalam rapat kerja gabungan antara DPR dengan pemerintah, Senin (4/6), terkait penyelesaian status tenaga honorer K-2, terungkap selama era pemerintahan Presiden Jokowi belum ada honorer yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil.

Hal itu terungkap saat Deputi SDM Aparatur, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Setiawan Wangsaatmadja mengatakan bahwa sejak 2005 hingga 2014 sudah 1 juta lebih tenaga honorer yang diangkat pemerintah.

Keterangan Setiawan tersebut langsung ditanggapi oleh anggota Komisi I DPR, Syarief Hasan, yang mengatakan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah diangkat 1 juta lebih tenaga honorer menjadi PNS.

Menurut pria yang juga politisi Demokrat ini, sebaliknya di era Presiden Jokowi belum ada honorer yang diangkat.

BACA JUGA:  DPR: Pasal Penghinaan Presiden Berubah Jadi Delik Aduan

“Apakah sudah ada honorer K2 yang diangkat di era Jokowi?” tanya Syarief dalam raker gabungan tersebut.

“Belummmmm,” jawab tenaga honorer yang hadir dalam rapat gabungan tersebut dengan kompak.

Akibat kejadian tersebut, rapat kerja sempat berlangsung riuh karena adanya keberatan dari anggota DPR dari Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun atas pernyataan Syarief tersebut.

Namun, raker akhirnya mencapai kesepakatan untuk mendesak pemerintah menyelesaikan status tenaga honorer K-2 yang belum lulus tes sebanyak 438.590 orang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kesimpulan pertama Rapat Kerja Gabungan, pemerintah akan menyelesaikan status tenaga honorer K2 yg belum lulus tes sebanyak 438.590 orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto usai rapat kerja gabungan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/6).

BACA JUGA:  Bamsoet Nilai Bocornya Data Facebook Indonesia Isu Serius

Kedua, menurut dia, DPR dan pemerintah sepakat akan melakukan rapat merja gabungan lanjutan pada Senin (23/7) dengan agenda Tahapan Penyelesaikan Tenaga Honorer K-2 dan akan mengundang juga Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk diketahui, Honorer K-2 adalah golongan honorer yang diangkat pada tahun 2012, dimana pada masa itu tersisa sebanyak 438.590 orang yang tidak lulus test untuk diangkat sebagai PNS. (ARif R/Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

20 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Pajak Turun Jadi 1%, Inilah 4 Lokasi Hunian Mewah yang Diincar Konglomerat di Jakarta

Pemberlakuan aturan baru tentang pajak hunian mewah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2019, digadang-gadang dapat memberikan angin segar terhadap penjualan properti khususnya di segmen atas. Aturan baru tersebut merevisi harga ambang rumah mewah dari Rp 20 miliar menjadi 30 Miliar per unit. Kemudian juga menurunkan tarif untuk pajak barang mewah dari 5% menjadi 1%.

Hindari Terjadinya Rush Money, Pakar Keamanan Minta Bank Mandiri Segera Pulihkan Sistem

Pakar keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Dr Pratama Persadha menyarankan agar Bank Mandiri segera memulihkan sistem guna mencegah pengambilan dana besar-besaran dari bank (rush money).

Saldo Rekening Anda Tiba-Tiba Berkurang/Bertambah? Begini Penjelasan Bank Mandiri

Sejak pagi tadi, Sabtu (20/7) beberapa nasabah Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengeluhkan saldo di rekeningnya tiba-tiba berubah. Ada yang saldonya berkurang bahkan jadi nol, ada juga yang tiba-tiba bertambah.

Caleg Gerindra Terpilih Wajib Setor Ratusan Juta ke Partai Sebelum Dilantik, Begini Penjelasannya

Seluruh Calon Anggota Legislatif (caleg) dari Partai Gerekan Indonesia Raya (Gerindra) yang terpilih pada Pileg 2019, harus siap-siap kembali merogoh kantong sebelum dilantik sebagai anggota legislatif.

Pakar Gempa AS Minta Maaf ke Masyarakat NTB Atas Prediksi Potensi Gempa di Lombok

Ahli geologi dan kegempaan asal Amerika Serikat, Prof Ron A Harris meminta maaf kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) atas pernyataanya mengenai hasil penelitian potensi gempa di selatan Lombok, sehingga membuat rasa takut masyarakat.

Indonesia Kecam Dewan Kota Oxford Yang Berikan Penghargaan Pada Benny Wenda

Pemerintah Indonesia mengecam keras pemberian penghargaan oleh Dewan Kota Oxford, Inggris, kepada Benny Wenda, anggota kelompok gerakan separatis Kemerdekaan Papua Barat.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Ucapkan Selamat Pada Jokowi, Prabowo: Kami Siap Membantu Jika Diperlukan

Prabowo juga menyatakan kesiapannya untuk membantu pemerintahan Jokowi bila diperlukan untuk kepentingan rakyat. “Menjadi Presiden itu mengabdi. Masalah yang dihapi besar, kami siap membantu kalau diperlukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.

Jokowi-Prabowo Bertemu, Berakhirlah Era Cebong-Kampret

Akhirnya Presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Jokowi bertemu dengan calon Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan bersejarah itu terjadi di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus Jakarta Selatan, Sabtu (13/7) pukul 10.00 WIB.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Yuk, Kenali Jenis Busana Tunik