Islam Simbolik dan Islam Substantif: Problema Nilai Islamisitas dalam Politik Indonesia

Oleh: Al Chaidar, dosen di Departemen Antropologi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam.
Serial tulisan membahas esai Denny JA: NKRI Bersyariah atau Ruang Publik Yang Manusiawi

SERUJI.CO.ID – Menarik membaca tulisan Denny JA, “NKRI Bersyariah atau Ruang Publik yang Manusiawi?” Tulisan Denny JA ini membahas tema lama yang tetap aktual hingga kini. Banyak perdebatan akademis dan kontestasi politik di belakang tema faktual ini. Syariah atau negara Islam atau khilafah adalah jargon politik yang sering diusung oleh banyak aktivis, namun sedikit sekali elaborasi ilmiahnya.

Saya pergi ke Barat dan melihat Islam, tetapi tidak ada orang Muslim; Saya kembali ke Timur dan melihat orang Muslim, tetapi tidak ada Islam (Mohammad Abduh).

Banyak aktivis Muslim yang mengusung tema syariah, negara Islam atau khilafah. Namun berperilaku jahiliyah, menikmati darul harb yang konfliktual dan lebih yakin pada lembaga dunia seperti PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa). Para aktivis tersebut umumnya lupa mempersiapkan kerangka konseptual yang cukup ketika berhadapan dengan aktivis lainnya yang lebih siap dengan fakta, data, dan metodologi. Bahkan seringkali para aktivis ini bertingkah paradoks ketika tersudut secara ilmiah.

Inilah yang kemudian menjadi titik lemah yang dibidik Denny JA terhadap Habib Rizieq Shihab (HRS) dengan ide negara syariahnya.

Denny JA menyandarkan idenya pada tulisan Rehman dan Askari (2010) yang membahas betapa negara-negara Muslim dan juga negara-negara Islam ternyata jauh dari nilai-nilai Islam. Nilai Islam adalah suatu perangkat keyakinan beragama ataupun perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas, yang memberikan corak khusus kepada pola pemikiran, etos, keterkaitan maupun perilaku yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Askari dan Mohammadkhan (2017) telah meneguhkan metodologi yang dinamakan Islamicity Index (Indeks Islamisitas) yang merupakan seperangkat nilai atau suatu pola normatif, yang menentukan tingkah laku yang diinginkan bagi suatu sistem yang ada kaitannya dengan seperti keadilan, kemakmuran, pemerintahan yang bersih, penghormatan pada manusia dan lain sebagainya.

Hasilnya adalah New Zealand, Swiss, Norwegia dan Irlandia sebagai negara yang paling “Islami” dilihat dari empat kategori: (1) economic Islamicity, (2) legal and governance, (3) human and political rights, dan (4) international relations.

New Zealand, Swiss, Norwegia dan Irlandia bukanlah negara Islam, bukan juga negara Muslim, namun atmosfir di negeri tersebut terasa sangat Islami, suatu kesyahduan kultural yang harusnya terlihat di negara-negara Muslim dan negara-negara Islam.

Kondisi ini pernah dipotret secara empirik oleh Muhammad Abduh, “Saya pergi ke Barat dan melihat Islam, tetapi tidak ada orang Muslim; Saya kembali ke Timur dan melihat orang Muslim, tetapi tidak ada Islam.”

Indeks Islamisitas ini menjadi metode baru untuk mengukur nilai-nilai Islam yang aplikatif di beberapa negara. Nilai Islam merupakan kualitas empiris yang dapat didefinisikan, dan dapat dialami dan dipahami secara langsung, yang seharusnya ada di Arab Saudi atau negara-negara Muslim lainnya di jazirah Timur Tengah atau di Indonesia, Malaysia dan Brunei. Ternyata, nilai-nilai di negara tersebut lebih rendah kualitasnya dibandingkan di negara-negara non-Muslim.

Indeks Islamisitas ini merupakan metodologi baru dalam melihat seberapa jauh sebuah negara sudah mengaplikasikan nilai-nilai luhur Islam ke dalam kebijakan publik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Penegakan Hukum Yang Kaya Kezaliman dan Miskin Rasa Keadilan

Bercermin kepada praktek penegakan hukum di Indonesia beberapa tahun tarakhir, khususnya di era Rezim Pemerintahan saat ini, tentunya kita melihat banyaknya praktek-praktek penanganan kasus hukum yang masih jauh dari apa yang diharapkan.

Lompatan Kinerja Helmy Yahya

Yang harus dikelola Helmy bukan hanya peralatan yang jadul, namun juga anggaran yang sangat minim. Dengan jumlah karyawan terbatas, TVRI masih harus mengelola pemancar yang berlokasi di seluruh Nusantara, bahkan di pelosok negeri yang tidak marketable seperti di Pulau Miangas atau Rote.

Konsisten Kemaruk Kekuasaan

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close