Polda NTT Turunkan Ribuan Personil Amankan Pilkada 2018

KUPANG, SERUJI.CO.ID – Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Timur (NTT) akan turunkan ribuan personil dalam operasi Mantap Praja Turangga 2018 untuk pengamanan pemilihan kepala daerah (pilkada) di NTT.

“Kita akan turunkan ribuan personil dalam mengamankan pilkada di wilayah NTT dan kita pun melakukan pengecekan sarana dan prasarana serta unsur terkait sebelum diterjunkan di lapangan,” kata Kepala Polda NTT, Irjen Pol. Agung Sabar Santoso ketika dikonfirmasi, Sabtu (6/1).

Menurutnya, persiapan pengamanan pilkada 2018 tentunya dipersiapkan secara optimal agar berjalan dengan tertib dan aman.

“Kita ingin sukseskan pilkada di NTT penuh kedamaian sebagai kehidupan berdemokrasi di tanah air,” ujarnya.


Sabar menegaskan kepada seluruh jajarannya untuk mengawal dan mengamankan setiap tahapan pilkada agar diawasi dengan baik sehingga terwujudnya kemanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

BACA JUGA:  Cagub Bali Rai Mantra Kembangkan Puskesmas Standar Internasional

“Ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman di tingkat penyelenggara dan peserta pilkada 2018 sekaligus menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, pilkada di NTT terdiri dari pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 10 Kabupaten, yakni Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Timor Tengah Selatan, Sikka, Alor, Ende, Manggarai Timur, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, dan Nagekeo.

“Untuk pengamanan pilkada di 10 Kabupaten di NTT kita libatkan 7350 personil Polda NTT dan BKO Brimob Mabes Polri dengan bantuan kekuatan 1248 personil TNI dan 19.150 personil Linmas,” pungkasnya. (Habibudin/SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Diabetes: Kenali Penyakit Yang Jumlah Penderitanya Terus Meningkat (2)

Diabetes melitus adalah penyakit kronis, sekali seseorang didiagnosis sebagai penyandangnya, maka pada umumnya penyakit ini akan mendampinginya sepanjang usianya. Dengan kata lain, diabetes ini akan menjadi temannya selamanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi