Tafsir Pancasila Mana Yang Sedang Berkuasa?

Refleksi Mundurnya Yudi Latif dari Ketua BP Ideologi Pancasila.
Oleh: Denny JA

SERUJI.CO.ID – Setahun setelah menjabat sebagai kepala BP Ideologi Pancasila (dulu UKP- PIP), Yudi Latif mengundurkan diri. Bukan isu mundur itu benar yang membuat prihatin.

Selama setahun berdiri, yang terdengar di publik mengenai badan sepenting itu, yang mengelola ideologi negara, bukan sebuah gagasan atau visi. Yang nyaring terdengar: para pimpinan berbulan-bulan tak terima gaji. Lalu berbalik, gaji beberapa pimpinan lebih besar dibanding gaji Presiden yang di atas seratus juta. Presiden Jokowi minta maaf kepada Megawati soal isu gaji.

Publikpun ramai merespon lahirnya BP Ideologi Pancasila. Namun sekali lagi, isu yang ramai itu bukan perdebatan gagasan atau visi soal Pancasila di era global. Bukan bagaimana Pancasila menghadapi sejarah manusia yang tengah berubah. Yang ramai adalah pro dan kontra soal gaji pengelola Pancasila.

Publikpun belum benar benar mengenal bagaimana tafsir lembaga BP ideologi Pancasila itu terhadap Pancasila. Ada tiga sosok penting di sana: Yudi Latif selaku intelektual yang menjadi kepala eksekutifnya. Tapi ada pula Megawati yang menjadi kepala Pembinanya. Ada pula Jokowi yang menjadi presiden.


Sudahkah ada tafsir Pancasila yang baku yang akan diterapkan? Atau lembaga ini masih dalam taraf merumuskan? Bisa jadi tafsir Yudi Latif atas Pancasila berbeda dengan tafsir Megawati? Yang mana yang akan dipilih Presiden? Bagaimana jika Presiden mempunyai pula tafsirnya sendiri.

Di balik mundurnya Yudi Latif, justru isu ini yang lebih penting. Tafsir Pancasila siapa yang akan berkuasa? Pengganti Yudi Latif pastilah segera ketemu. Tapi tafsir Pancasila bagaimana yang akan diterapkan?

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Yuk, Kenali Jenis Busana Tunik