KPU Tetapkan Daftar Pemilih Sementara Pilgub NTT, Ini Jumlahnya

KUPANG, SERUJI.CO.ID – Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih sementara (DPS), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan DPS Pilgub NTT 2018 berjumlah 3.059.704.

“Jumlah DPS ini adalah warga yang didata memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sedangkan pemilih potensial yang didata menggunakan KTP non elektronik sebanyak 494.565 orang,” kata Ketua KPU NTT Maryanti Luturnas Adoe kepada SERUJI, Senin (19/3).

Ia merincikan, jumlah DPS yang diterima KPU NTT di setiap kabupaten/kota yang tersebar di 22 kabupaten/kota di NTT, 307 kecamatan, dan 3.323 desa/kelurahan yakni, pemilih laki-laki sebanyak 1.500.447, sedangkan perempuan sebanyak 1.559.257.

BACA JUGA:  Koalisi Gerindra-PAN NTT Deklarasi Paket Esthon-Chris

Menurutnya, DPS yang diterima masih dapat berubah sebelum ditetapkan daftar pemilih tetap (DPT) pada April 2018 mendatang, jika petugas telah melaksanakan pemutahiran data pemilih di seluruh wilayah NTT.


“Jadi dalam rentang waktu itu para pemilih masih bisa mengecek namanya yang tercantum dalam DPS, apakah namanya sudah terdaftar atau belum,”jelasnya.

Maryanti mengatakan, pihaknya mengapresiasikan kerja keras petugas pemutahiran data pemilih dalam menjalankan tugasnya dengan baik sehingga dapat merampungkan data pemilih di wilayahnya masing-masing. (Habibudin/SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Puasa: Detoksifikasi Dalam Kehidupan Bergelimang Racun

Penelitian juga menunjukkan bahwa pada saat puasa kadar DDT didapatkan meningkat dalam feses, urin dan keringat mereka yang sedang berpuasa. Ini lah salah satu manfaat utama puasa dalam bidang kesehatan, detoksifikasi, purifikasi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Diskursus Jernih DAS Citarum

Melalui seminar ini, BPK ingin berperan memperbaiki sungai sepanjang 300 kilometer yang didapuk oleh Bank Dunia sebagai sungai terkotor di dunia tersebut.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi