DKPP Terima 163 Laporan Kecurangan Penyelenggaraan Pilkada

JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merilis jumlah pengaduan yang diajukan terkait penyelenggaraan Pilkada 2017. Adapun jumlah pengaduan yang masuk hingga saat ini berjumlah 163.

“Sejak Januari hingga saat ini, kami menerima 101 laporan dugaan kecurangan yang dilakukan penyelenggara Pilkada. Sementara puluhan pengaduan lain diterima sebelum tahun ini,” ujar Ketua DKPP Jimly Asshidiqie di kantornya Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2017).

Jimly mengatakan ada sekitar 62 laporan dugaan kecurangan lain diterima DKPP pada November – Desember 2016. Menurut Jimly, jumlah seluruh pelaporan yang diterima DKPP ini menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja penyelenggara Pilkada.

Dia menambahkan, banyaknya kasus pengaduan dugaan kecurangan disebabkan tertutupnya kanal pengaduan ke beberapa lembaga pemerintah, salah satunya Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan begitu, ada banyak kasus yang tidak dapat diadukan. Sehingga, DKPP disebut sebagai sasaran tembak atas kejengkelan dari ketidakadilan yang dirasakan masyarakat.

“Tingginya jumlah pelaporan juga disebabkan tertutupnya kanal pengaduan di MK, karena adanya aturan yang begitu ketat dalam undang-undang dibatasi, jadi sumber masalahnya itu dan diperketat lagi oleh MK,” Ujar Jimly. Lanjutnya, “Maka yang dijadikan sasaran adalah penyelenggara pemilu dan tempatnya di DKPP. DKPP adalah tempat melampiaskan jengkel, marah, tidak adil yang dirasakan akibat penyelenggaraan Pilkada.”

Seperti diketahui, undang-undang Pilkada secara ketat membatasi persyaratan gugatan perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke MK. Gugatan ke MK mempertimbangkan jumlah penduduk di daerah setempat dengan persentase hanya 0,5 persen sampai 2 persen.

Meski pihaknya menerima banyak masukan dari daerah, Jimly menegaskan jika tidak semua laporan akan disidangkan. DKPP akan memverivikasi ulang 163 laporan yang sudah masuk. Berdasarkan prosedur, jika tidak ada bukti kuat terhadap kecurangan atau pelanggaran, maka DKPP tidak akan menyidangkan laporan tersebut.

“Sejauh yang kami telusuri, baru ada 25 laporan yang sudah positif akan kami sidangkan. Kami harap para penyelenggara Pilkada terlapor nanti dapat mempersiapkan bukti di persidangan sesuai duduk perkara pelaporan,” kata Jimly. “Sebab, supaya jika tidak terbukti dapat melindungi kehormatan institusi penyelenggara pemilu,” pungkasnya.

EDITOR: Iwan Y

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Corpopreneur Yes! Entrepreneur No!

Kita tidak butuh lagi peningkatan jumlah atau persentase entrepreneur. Yang dibutuhkan adalah bagaimana membesarkan perusahaan-perusahaan gurem itu menjadi perusahaan perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan prinsipal yang karyawannya puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang.

Orang-Orang Merdeka

Sejak media menjadi industri, informasi dan berita harus tunduk pada kepentingan pemilik modal, dan erubahlan wartawan hanya sebagai alat produksi semata

Membangun Kembali Budaya Bahari

Penjajah meninggalkan perangkat pelanggengan penjajahan melalui persekolahan. Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Mengenal Ide Pendirian Ruangguru.com, Berawal Dari Kesulitan Iman Usman dan Belva Devara

Inspirasi bisnis bisa datang darimana saja. Termasuk dari masalah yang kita hadapi sehari-hari.