DKPP Terima 163 Laporan Kecurangan Penyelenggaraan Pilkada

JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merilis jumlah pengaduan yang diajukan terkait penyelenggaraan Pilkada 2017. Adapun jumlah pengaduan yang masuk hingga saat ini berjumlah 163.

“Sejak Januari hingga saat ini, kami menerima 101 laporan dugaan kecurangan yang dilakukan penyelenggara Pilkada. Sementara puluhan pengaduan lain diterima sebelum tahun ini,” ujar Ketua DKPP Jimly Asshidiqie di kantornya Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2017).

Jimly mengatakan ada sekitar 62 laporan dugaan kecurangan lain diterima DKPP pada November – Desember 2016. Menurut Jimly, jumlah seluruh pelaporan yang diterima DKPP ini menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja penyelenggara Pilkada.

Dia menambahkan, banyaknya kasus pengaduan dugaan kecurangan disebabkan tertutupnya kanal pengaduan ke beberapa lembaga pemerintah, salah satunya Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan begitu, ada banyak kasus yang tidak dapat diadukan. Sehingga, DKPP disebut sebagai sasaran tembak atas kejengkelan dari ketidakadilan yang dirasakan masyarakat.

“Tingginya jumlah pelaporan juga disebabkan tertutupnya kanal pengaduan di MK, karena adanya aturan yang begitu ketat dalam undang-undang dibatasi, jadi sumber masalahnya itu dan diperketat lagi oleh MK,” Ujar Jimly. Lanjutnya, “Maka yang dijadikan sasaran adalah penyelenggara pemilu dan tempatnya di DKPP. DKPP adalah tempat melampiaskan jengkel, marah, tidak adil yang dirasakan akibat penyelenggaraan Pilkada.”

Seperti diketahui, undang-undang Pilkada secara ketat membatasi persyaratan gugatan perselisihan hasil pemilihan (PHP) ke MK. Gugatan ke MK mempertimbangkan jumlah penduduk di daerah setempat dengan persentase hanya 0,5 persen sampai 2 persen.

Meski pihaknya menerima banyak masukan dari daerah, Jimly menegaskan jika tidak semua laporan akan disidangkan. DKPP akan memverivikasi ulang 163 laporan yang sudah masuk. Berdasarkan prosedur, jika tidak ada bukti kuat terhadap kecurangan atau pelanggaran, maka DKPP tidak akan menyidangkan laporan tersebut.

“Sejauh yang kami telusuri, baru ada 25 laporan yang sudah positif akan kami sidangkan. Kami harap para penyelenggara Pilkada terlapor nanti dapat mempersiapkan bukti di persidangan sesuai duduk perkara pelaporan,” kata Jimly. “Sebab, supaya jika tidak terbukti dapat melindungi kehormatan institusi penyelenggara pemilu,” pungkasnya.

EDITOR: Iwan Y

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sikap PSI Tolak Perda Syariah Dapat Dikategorikan Anti Pancasila dan Konstitusi

Untuk masyarakat daerah yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, tentunya wajar bahkan wajib bagi mereka untuk memperjuangkan adanya Perda-Perda yang berdasarkan Syariat Islam di daerahnya. Jadi tidaklah tepat bila kita atau siapapun, partai politik manapun, kelompok manapun, bahkan pemerintah sekalipun ingin menghempang suatu Perda yang bernuansa Syariah.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.