Pemerintah Terima Bantuan Internasional untuk Gempa Sulteng

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengatakan pemerintah sedang membahas rencana penerimaan bantuan internasional untuk pemulihan Palu dan sekitarnya pascagempa bumi dan tsunami, pada Jumat (29/9) lalu.

“Lagi dibicarakan,” kata Kalla, yang juga ketua PMI Pusat, usai menghadiri HUT DPD, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (1/10).

Sementara itu, Kepala Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Nugroho, menginformasikan ada rencana penerimaan bantuan internasional untuk pemulihan Palu dan sekitarnya.

“Saya baru saja japri dengan Bu Menlu di New York. Beliau mengatakan bahwa presiden telah menyatakan menerima bantuan internasional sesuai kebutuhan kita. Artinya kita ‘welcome’ dengan tawaran internasional,” katanya dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin (1/10) siang.

Mekanisme penerimaan bantuan internasional tersebut berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, yang saat ini sedang berlangsung pembahasan mengenai hal itu.

“Mekanisme dan prosedur sedang disiapkan BNPB dan Kemenlu, sesuai dengan peraturan yang ada. Nanti akan dikoordinir Menkopolhukam,” tambah Nugroho.

Penerimaan bantuan internasional tersebut, katanya, tidak harus menunggu penetapan status bencana nasional oleh Pemerintah. Sehingga, bantuan dari negara luar negeri tetap dapat diterima dengan status tanggap darurat seperti saat ini.

“Pengumuman (untuk) bantuan internasional itu tidak harus status bencana nasional. Presiden tidak mengumumkan status bencana nasional. Jadi gempa dan tsunami di Sulteng bukan bencana nasional,” ujarnya. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.