Pemerintah Terima Bantuan Internasional untuk Gempa Sulteng

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengatakan pemerintah sedang membahas rencana penerimaan bantuan internasional untuk pemulihan Palu dan sekitarnya pascagempa bumi dan tsunami, pada Jumat (29/9) lalu.

“Lagi dibicarakan,” kata Kalla, yang juga ketua PMI Pusat, usai menghadiri HUT DPD, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (1/10).

Sementara itu, Kepala Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Nugroho, menginformasikan ada rencana penerimaan bantuan internasional untuk pemulihan Palu dan sekitarnya.

“Saya baru saja japri dengan Bu Menlu di New York. Beliau mengatakan bahwa presiden telah menyatakan menerima bantuan internasional sesuai kebutuhan kita. Artinya kita ‘welcome’ dengan tawaran internasional,” katanya dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin (1/10) siang.

BACA JUGA:  Di Palu, Anak- Anak Itu Ingin Dipeluk

Mekanisme penerimaan bantuan internasional tersebut berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, yang saat ini sedang berlangsung pembahasan mengenai hal itu.

“Mekanisme dan prosedur sedang disiapkan BNPB dan Kemenlu, sesuai dengan peraturan yang ada. Nanti akan dikoordinir Menkopolhukam,” tambah Nugroho.

Penerimaan bantuan internasional tersebut, katanya, tidak harus menunggu penetapan status bencana nasional oleh Pemerintah. Sehingga, bantuan dari negara luar negeri tetap dapat diterima dengan status tanggap darurat seperti saat ini.

“Pengumuman (untuk) bantuan internasional itu tidak harus status bencana nasional. Presiden tidak mengumumkan status bencana nasional. Jadi gempa dan tsunami di Sulteng bukan bencana nasional,” ujarnya. (Ant/SU01)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Umat Islam Harus Menangkan Pilpres dan Pileg

Mengingat betapa pentingnya momentum Pemilu 17 April 2019, maka umat Islam harus benar-benar berjuang dan mempunyai komitmen untuk dapat memenangkan pertarungan politik baik untuk Pilpres maupun Pileg yaitu memilih calon Paslon Presiden/Wapres serta Caleg yang didukung oleh Partai Politik yang memang punya komitmen berjuang dan keberpihakan untuk kepentingan Umat Islam dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi