Viral Jawaban Sri Mulyani untuk Prabowo: Kala Kamu Menuduh Aku Menteri Pencetak Utang

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Setelah berdiam diri sekian lama, akhirnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjawab tudingan calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto yang menyebut dirinya sebagai Menteri Pencetak Utang.

Prabowo dalam sambutannya di acara deklarasi dukungan “Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia” (APTSI), Sabtu (26/1/2019) mengkritik Sri Mulyani dan mengatakan sebagai Menteri Pencetak Utang.

Sri Mulyani menjawab tudiangan Prabowo lewat halaman Facebook pribadinya yang beralamat di https://www.facebook.com/smindrawati/ pada Jumat (1/2) kemarin.

Dalam tulisannya, Sri Mulyani menunjukan apa yang ia telah kerjakan sebagai Menteri Keuangan untuk menjamin negara tetap berjalan, dengan selalu dimulai kalimat “Kala kamu menuduh aku Menteri Pencetak Utang”.

BACA JUGA:  Soal Pertemuan Prabowo dengan Ulama dan Tokoh Nasional, Begini Penjelasan Gerindra

“Kala kamu menuduh aku Menteri Pencetak Utang, Kami menyelesaikan Ribuan kilometer jalan raya, toll, jembatan. Untuk rakyat, untuk kesejahteraan,” tulis Sri Muyani.

Di akhir tulisannya, setelah memaparkan apa yang ia dan jajarannya di Kementerian Keuangan lakukan, Sri Mulyani balik bertanya pada Prabowo, “Bagaimana engkau?”.

Berikut tulisan lengkap Sri Mulyani dalam gaya puisi yang panjang;

Kala kamu menuduh aku Menteri Pencetak Utang,

Kami menyelesaikan
Ribuan kilometer jalan raya, toll, jembatan 
Untuk rakyat, untuk kesejahteraan
Kami menyelesaikan
Puluhan embung dan air bersih,
bagi jutaan saudara kita yang kekeringan
Puluhan ribu rumah,
untuk mereka yang memerlukan tempat berteduh

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

69 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing. Mulai dari urusan remeh temeh seperti semir sepatu dan jarum jahit sampai urusan canggih-canggih seperti pesawat terbang dan gadged.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi