JAKARTA – Presiden Joko Widodo akhirnya merespons adanya kelangkaan garam konsumsi karena tidak optimalnya panen akibat musim kemarau basah.

“Masalah garam memang banyak disampaikan oleh bupati, wali kota, dan gubernur. Kita ingat bahwa hujan sekarang agak mundur sehingga produksi garam di petani dan suplainya agak turun. Saya akan cek langsung dengan beberapa menteri terkait dan BUMN terkait garam, PT Garam misalnya,” kata Presiden, seusai membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2017, di Jakarta, Kamis (27/7).

Akibat kelangkaan garam tersebut, harga jual garam melonjak. Tidak hanya berdampak pada masyarakat tetapi juga mempersulit pengusaha pengolahan ikan asin. Bahkan sudah ada perusahaan pengolahan ikan asin yang terpaksa menghentikan produksi.

Sementara itu, Menteri Perdagangan belum bisa memutuskan untuk mengimpor garam. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, diperlukan rekomendasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Persoalan garam itu sekarang sedang dibahas oleh pejabat eselon I. Saya yakin akan segera keluar,” ujar Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, sebenarnya Menteri Kelautan dan Perikanan tidak menolak memberikan rekomendasi impor garam konsumsi.

“Garam konsumsi sebenarnya boleh diimpor oleh PT Garam. Jadi, lebih baik cek ke mereka,” katanya.

Adapun mekanisme impor garam industri saat ini lebih jelas meskipun mengacu pada UU No.7/2016, dimana Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) melimpahkan kewenangan ini kepada Kementrian Perdagangan.

“Oleh karena itu, awal pekan lalu rekomendasi impor garam industri sudah diterbitkan,” kata Enggar. (HA)